PUBLIK SYARI'AH INDONESIA

NII, Devolusi Negara Islam

2011-05-04T03:05:00.000-07:00

Mengapa NII (negara Islam Indonesia) itu devolusi negara Islam?. Seperti akan diuraiakan nanti, NII tidak menunjukkan kemajuan apa-apa dikaitkan dengan pengembangan praktek bernegara Islam dan teori negara Islam. Jika harus diapresiasi, maka NII (negara Islam Indonesia) tempatkanlah sebagai ijtihad politik Islam penggagasnya SM. Kartosoewirjo. Tetapi kemunculannya/ dimunculkannya yang “begitu-begitu” saja membuktikan apa yang disebut Asghar Ali Engineer “devolusi negara Islam” dalam konteks lokal nasional sekalipun. Satu hal yang patut dikhawatirkan, jika NII muncul kembali dengan deviasi politik, untuk kepentingan sesaat dengan atau melalui deviasi syari’ah. Ciri otentik deviasi Syari’ah adalah “mengklaim diri/kelompoknya paling benar” sembari menyatakan yang lain salah.

Ijtihad Politik Islam SM. Kartosoewirjo

Agar tidak terjebak pada deviasi Syari'ah dan deviasi politik, NII (negara Islam Indonesia) tempatkanlah NII (negara Islam Indonesia) sebagai Ijtihad Politik Islam SM. Kartosoewirjo. Sebagai ijtihad, tentu bisa salah dan mungkin juga benar. Hilanglah truth claim yang menyimpang dari Syari'ah (deviasi Syari'ah). Sebagai ijtihad pula, berarti penghargaan kepada anak bangsa yang memberikan kontribusi pemikiran dan kritik terhadap praktek bernegara.

Fakta politik, NII (negara Islam Indonesia) adalah respon penggagasnya, SM. Kartosoewirjo terhadap politik Soekarno segera sesudah kemerdekaan RI. NII (negara Islam Indonesia) jelas merupakan sikap politik SM. Kartosoewirjo terhadap zamannya. NII (negara Islam Indonesia) adalah produk demokrasi awal kemerdekaan Indonesia. Ia lahir sebagai bagian dari proses bangsa Indonesia belajar bernegara.

Sebagai ijtihad politik Islam, NII (negara Islam Indonesia) tidak bisa lepas dari pemahaman-Islam dan intelektualitas penggagasnya. Di sini dapat ditemukan konsep-konsep seperti “hijrah” dan yang tak pernah ketinggalan “ jihad fi sabilillah”. Semuanya dengan interpretasi hingga dalil-dalilnya masing-masing.

Sedemikian jauh ijtihad politik islam itu dilakukan. Namun demikian, NII bahkan tidak bisa lepas dari zamannya dan sifat lokalnya dalam wilayah nasional Indonesia. Jadi katakanlah NII adalah ijtihad politik Islam lokal. NII terbatasi oleh geopolitik Nusantara. Maka tak heran dalam Qanun Asasi NII ditemukan “sistem pemerintahan federal”, imamnya harus orang Indonesia asli, identitas “Bendera merah putih berbulan bintang” dan “bahasa Indonesia” sebagai resmi. Itu bukti otentik lokalitas, kontekstualitas NII (negara Islam Indonesia),sebuah ijtihad politik Islam di awal kemerdekaan Indonesia.

Devolusi Negara Islam

Ada banyak sisi tentang NII. Lepas dari sejarah versi pemerintah atau versi internal NII, naik beritanya NII (negara Islam Indonesia) menunjukkan devolusi negara Islam. NII (negara Islam Indonesia) tidak membawa apa-apa bagi pengembangan teori negara Islam. Konsep negaranya, jika ada, ya itu-itu saja, berdasarkan al-Qur’an dan hadis sahih, bai’at, majlis syura, dewan imamah. Justru bentuk negaranya dikatan jumhuriyah (republic) dan system pemerintahannya federal. Jika boleh dikatakan baru, justru ini barang kali yang baru. Sebab dua hal ini Adalah adopsi dari pemikiran Barat.

Tidak pernah tertinggal dari wacana Negara Islam adalah pasal berlakunya syari’at Islam di dalam kalangan kaum Muslimin dan keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya, di dalam melakukan ibadahnya. Sayangnya, pemberlakuan Syari’at islam ini tampak sekali masih parsial. Syari’at Islam diterjemahkan sebatas hukum potong tangan dan rajam bagi pezina dan berjilbab atau cadar bagi yang wanita sebagaimana dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Sebaliknya, persoalan distribusi ekonomi, kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari, lapangan kerja tak pernah disinggung dan dibahas. Padahal inilah kebutuhan real masyarakat yang harus dipenuhi negara. Dan, soal-soal ekonomi, mata pencaharian, distribusi kesejahteraan, disparitas kaya dan miskin hingga soal borjuasi dan kapitalisme semuanya sangat terkait dengan struktur social.

Solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut jika mencontoh Nabi, adalah secara gradual, simpatik dengan pendekatan kultural. Bukan radikal dan formal. Hal inilah yang mendorong Nabi terlibat dalam dunia perdagangan hingga mempertemukannya dengan Siti Khadijah. Nilai-nilai keislaman ditransformasikan secara perlahan-lahan dalam setiap celah-celah tradisi yang sejalan.

Dakwah yang dilakukan adalah merubah struktur sosial masyarakat Mekkah dengan strategi yang sangat sosialistis tanpa terjebak ke dalam sosialisme. Dari orang per-orang, komunitas hingga melahirkan suatu gerakan sosial yang menggerahkan penguasa Mekkah ketika itu yang terdiri dari pemimpin-pemimpin suku.

NII atau apapun namanya yang mengusung Islam sebagai identitas atau ideology negara, jika tidak memberikan solusi yang smart bagi problem kemanusiaan era mondial ini, niscaya hanya berujung pada Devolusi Negara Islam. Masih beruntung jika tidak ditunggangi kepentingan kekuasaan dan sesaat. Perspektif Islam memang integrated antara din dan daulah. Tetapi demi kekuasaan banyak orang melakukan deviasi politik bahkan deviasi Syari’ah yang berbahaya untuk meraihnya.

Baca juga artikel berikut:

Praktek dan Teori Bernegara Islam
Deprivatisasi Syari'ah

Cokroaminoto Penggagas Nasionalisme Indonesia
Hibah Penelitian Beasiswa

Arah Baru Studi Hukum Islam

2011-04-24T22:35:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca juga tulisan berikut:
Trend Kriminalisasi Reformasi Hukum Islam
Tekstualitas Studi Hukum Islam
Problematika Pembaharuan Hukum Islam

Syari'ah Respon Sosial Politik

Hukum Islam (fiqh) dikritik oleh teoritisi-teoritisi hukum modern dan para Orientalis karena kekekalannya. Bagi mereka, “hukum itu hidup dan berkembang” dan bukan “suatu aturan yang tidak dapat berubah”. Hukum tidak boleh berhenti. Jadi perubahan sosial sangatlah penting dan hukum mengikuti perubahan itu. Singkatnya, hukum menurut konsepsinya yang modern, adalah sempurna jika mampu memenuhi secara maksimal kehendak-kehendak sosial dan sesuai dengan fakta-fakta sosial.

Hukum-hukum sekuler modern umumnya didasarkan atas premis semacam itu. Tetapi hal ini ditolak oleh sebagian besar umat Islam karena dianggap tidak mempunyai sifat transendental. Sementara fiqh telah mampu menampilkan diri sebagai suatu sistem hukum yang bersifat transendental dan, karenanya, tidak sekuler. Ini disebabkan adanya justifikasi dari teks-teks Qur’an dan Sunnah. Sayangnya, justifikasi tekstual-formal semacam ini ternyata telah mereduksi fiqh menjadi semacam “undang-undang ibadah”. Wilayahnya menyempit dan dalam banyak segi bahkan ternyata telah ditinggalkan oleh umat Islam sendiri.

Pembacaan terhadap pergumulan panjang sejarah fiqh dengan berbagai konteks yang melingkupinya memberikan data bahwa memang fiqh terbentuk secara evolutif, yang dalam banyak hal berkembang beriringan dengan berbagai perubahan sosial masyarakat Islam. Bahkan lebih dari itu, proses terbentuknya Syari’ah-pun tidak lain sebagai respons sosial dan politik yang tengah dihadapi dan diselesaikan oleh Nabi. Ini untuk menegaskan bahwa hukum Islam, baik dalam pengertian normatif maupun historis, semestinya tetap melihat kepada realitas sekelilingny secara seutuhnya.

Langkah Epistemologis-Metodologis

Berdasarkan hal itu, maka pertama-tama haruslah diambil langkah-langkah epistemologis-metodologis untuk mengintegrasikan ilmu hukum Islam dan ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk dapat menghasilkan dan menyusun teoretisasi hukum Islam ke dalam ilmu-ilmu sosial. Inilah yang akan menjamin terjalinnya proses interkoneksi dan integrasi dengan ilmu-ilmu sosial.

Pembacaan, pengkajian dan penelitian hukum Islam harus, oleh sebab itu, mesti dilengkapi dengan ilmu-ilmu sosial (social sciences), seperti sosiologi, sejarah dan antropologi. Studi hukum Islam tidak melulu diwarnai dengan hal-hal yang bersifat normatif –sebagai konsekuensi terlalu dominannya penekatan tekstual-formal, sehingga studi hukum Islam terkesan hanya menjadi studi teks-- tetapi juga mampu dihadapkan dengan realitas yang kontekstual tanpa harus tercerabut dari akar-akar transendentalnya yang khas Islami.

Ini penting untuk dilakukan sebelum menggabungkan serta menyatukan fiqh dan hukum-hukum modern ke dalam kesatuan organik. Berkaitan dengan hal ini, kebutuhan untuk menyamakan “bahasa” hukum Islam dengan “bahasa” hukum modern tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena memang bahasa hukum modern telah berkembang sangat jauh, sedangkan bahasa hukum Islam “berhenti” dan “membaku” sesudah abad IV.

Berikutnya, tentu saja adalah menentukan kemungkinan legislasi secara terbuka dan terukur dengan mempertimbangkan seluruh realitas filosofis, sosiologis dan politis. Langkah ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya proses transformasi hukum Islam menjadi hukum negara secara damai dan bermanfaat. Dalam konteks tersebut, hal ini diperlukan untuk membumikan Syari’ah yang ramah, rahmatan lil’alamin.

Transformasi dan integrasi semacam inilah yang relevan dijadikan isu utama. Jika hukum Islam ingin ambil bagian dalam proses regulasi masyarakat modern, perlu integrasi dan transformasi. Penyatuan itu secara epistemologis juga memungkinkan kita untuk memunculkan sebuah tema baru Tasyri‘ Wad‘i as-Samawiy, dalam wacana hukum Islam. Sebuah hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia tetapi memiliki nilai dan dimensi Ilahiah yang ditunjukkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Hal ini diharapkan akan mampu meminimalisasi dan menghapuskan dualitas dan ketegangan internal antara kedua sistem tersebut.

Membumikan Syari’ah historis yang ramah, mengintegrasikan ilmu hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial dan sebagainya seperti tersebut di atas tentu saja adalah menjadi kerja-kerja filosofis. Dan, dalam wacana kebangsaan, maka ke arah itulah studi hukum Islam mesti dilakukan.

Download Referensi:
Trend Kriminalisasi Reformasi Hukum Keluarga Islam
Studi Sosiologi Hukum Islam
Syari'ah dan Perubahan Sosial
Wacana Arah Baru Studi Hukum Islam

Kriminalisasi Trend Reformasi Hukum Islam

2011-04-24T21:45:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Download Artikel ini
Baca juga tulisan berikut:
Deprivatisasi Syari'ah
Asal-Muasalah Taklik Talak
Argumen Pembaharuan Hukum Islam
Status Anak Angkat di Negara-negara Muslim
Arah Baru Studi Hukum Islam

Trend Reformasi

Kriminalisasi merupakan salah satu trend reformasi hukum Islam di dunia modern. Kriminalisasi, maksudnya adalah diberlakukannya sanksi hukum (kriminalisasi). Jadi, pemberlakuan sanksi hukum, kriminalisasi, menjadi salah satu ciri penting, trend reformasi, dalam Undang-undang hukum keluarga Islam di dunia modern Islam.

Secara umum, riminalisasi ini diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi pada berbagi masalah hukum keluarga Islam. Masalah-masalah hukum keluarga Isam ini antara lain meliputi perkawinan, perceraian, nafkah, perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris.

Sedangkan secara lebih rinci kriminalisasi sebagai trend reformasi hukum keluarga Islam ini terjadi pada berbagai pokok persoalan hukum perkawinan. Sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Zaki Saleh, berikut ini adalah rincian sejumlah persoalan keluarga yang dapat dikenakan sanksi. 1).Perkawinan di bawah umur (masalah batasan usia nikah). 2).Perkawinan secara paksa. 3).Pencegahan terhadap perkawinan yang dibolehkan syara’. 4).Pendaftaran dan pencatatan perkawinan. 5).Perkawinan yang dilarang 6).Perkawinan di luar Pengadilan. 7).Mas kawin dan biaya perkawinan. 8).Poligami & hak istri dalam poligami. 9).Talak/cerai di muka pengadilan dan pendaftaran perceraian. 10).Pelanggaran terhadap Hak-hak istri yang dicerai suaminya. 11).Pelanggaran terhadap hak waris perempuan. 12).Pelanggaran terhadap UU Hukum keluarga yang berlaku (diluar pasal-pasal yang sudah ditentukan sanksi hukumnya)

Fakta Menarik Kriminalisasi

Dari fenomana kriminaliasi sebagai trend reformasi hukum keluarga Islam di atas ada beberapa fakta menarik bahwa persoalan poligami ternyata menempati urutan teratas dalam daftar persoalan Hukum Keluarga yang diancam dengan sanksi hukum (kriminalisasi poligami), menyusul masalah perceraian di luar pengadilan/tanpa registrasi, dan berikutnya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan.

Meskipun secara umum sanksi yang dijatuhkan masih diarahkan kepada si pelaku pelanggaran, namun di beberapa negara selain pelaku, hukuman juga dijatuhkan kepada pihak pendukung, penyelenggara, bahkan petugas berwenang yang terkait dengan pelanggaran.

Sanksi yang diberikan pada umumnya berupa hukuman penjara/kurungan; atau denda; atau keduanya sekaligus. Meskipun bersifat relatif, hukuman tertinggi terdapat di Irak yakni 10 tahun & minimal 3 tahun penjara dalam kasus perkawinan secara paksa. Sedangkan sanksi paling rendah ada di Mesir yakni 1 bulan penjara dalam kasus petugas pencatat yang menolak/tidak melaksanakan tugas pencatatan.

Srilanka tercatat sebagai negara terbanyak mencantumkan sanksi hukum dalam Hukum Keluarga Muslim (sekitar 11 masalah); sedangkan Libya (tentang hak waris wanita) dan Somalia (larangan menikahi mantan istri yang ditalak tiga sebelum dipenuhi persyaratannya) sejauh ini menjadi negara yang paling sedikit meletakkan sanksi dalam Hukum Keluarga mereka.

Keberanjakan dari hukum klasik yang cenderung tidak memiliki sanksi hokum itu kini beralih kepada aturan-aturan dan hukum produk negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal.

Sebenarnya tidak hanya kriminalisasi yang terjadi dalam proses reformasi hukum keluarga Islam dunia modern. Ada beberapa fenomena lain yang juga patut mendapatkan perhatian. Pemberlakuan hukum Islam melalui proses regulasi hukum negara modern misalnya menimbulkan apa yang disebut Deprivatisasi Syari'ah. Proses pembaharuan di negara-negara Muslim juga harus diakui berada ditengah berbagai isu dan ideologi seperti sekulerisme,sosialisme hingga kapitalisme dalam hukum Islam.

Bagaimanakah trend kriminalisasi dalam reformasi hukum keluarga islam di negera-negara Muslim itu terjadi, ikuti uraian selengkapnya dalam tulisan Muhammad Zaki Saleh. Untuk membaca artikel tersebut, silakan klik di tautan ini. Semoga bermanfaat!

Download Referensi:
Asal-Usul Taklik Talak
Studi Sosiologi Hukum Islam
Deprivatisasi Syari'ah
Resolusi Konflik Hukum Islam-Adat

Resolusi Konflik Hukum Islam Adat

2011-04-23T02:03:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Download artikel ini
Download Kompilasi Hukum Islam

Baca juga artikel berikut:
Belanda Delegitimasi Hukum Islam
Reformasi Hukum Islam Era Kemerdekaan
Sejarah Kompilasi Hukum Islam
Disertasi/Tesis MCGill Islamic Studies

Resolusi Konflik

Upaya resolusi konflik (conflict resolution) atau pendekatan kompromi dengan hukum adat adalah upaya mewujudkan suatu penyelesaian (setlement) antara nilai-nilai Syari’ah yang masih zanni atau tidak diatur dalam nas berhadapan dengan (vis a vis) atau berseteru nilai-nilai kultural yang terdapat dalam suatu lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Syari’ah yang terdapat dalam nass “berhadapan” dengan nilai-nilai hukum setempat.

Mengapa Resolusi ?

Ada dua hal paling tidak. Pertama Sebagai upaya meningkatkan daya jawab hukum Islam terhadap the current and living social phenomena.Dasarnya adalah watak hukum Islam itu sendiri sebagaimana pada awalnya sejak masa formasi di zaman Nabi, Syari’ah diturunkan untuk menjawab pertanyaan atau merespon kepentingan manusia.

Kedua, Sebagai counter attact terhadap kebijakan hukum pemerintah yang bersifat conflictual dan delegitimatif terhadap hukum Islam. Hal ini pernah dilakukan pemerintah kolonial Belanda melalui politik hukum dan teori receptie-nya. (Lihat Belanda Delegitimasi Hukum Islam). Sebagaimana terlihat, pengaruh kebijakan dan teori receptie ini bahkan berlanjut hinhha Indonesia memasuki alam kemerdekaan. (Lihat Reformasi Hukum Islam Masa Merdeka).

Jika terjadi konflik tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja terus-menerus. Sebab, sikap ini hanya akan mengarahkan hukum Islam menjadi tidak efektif baik secara politis maupun dampaknya pada wilayah sosial dan kultural. Karena itulah, diperlukan adanya suatu “cara penyesuaian” dan penyelesaian. Cara penyesuaian dan penyelesaian itu sendiri berjalan baik penyelarasan nilai maupun pada mekanisme atau bentuk penerapan budaya yang dianggap berseteru dengan Syari’ah.

Bagaimana Caranya?

Resolusi konflik Islam-adat dilakukan dengan mengeksplorasi pendekatan kompromi. Kompromi ini terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nas-nya dalam al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah. Sementara itu, nilai-nilai tersebut telah tumbuh subur dan berkembang sebagai norma adat serta kebiasaan masyarakat dan secara nyata telah membawa kemaslahatan, ketertiban dan kerukunan dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat luas.

Sebagai upaya resolusi konlik dari kedua belah pihak, maka pendekatan kompromi ini jelas tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syari’ah. Pendekatan ini justru didasarkan pada kepentingan untuk menampung nilai-nilai hukum yang hidup dalam pergaulan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nass, namun tidak ditemukan aturannya dalam al-Qur’an atau as-Sunnah. Ringkasnya, dilakukan pendekatan dua arah terhadap hukum Islam dan adat secara bersama-sama dalam perumusan KHI.

Perspektif resolusi konflik Hukum Islam-adat dalam perumusan KHI ini juga didukung oleh prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Lebih dari itu juga telah dipraktekkan dalam sejarah hukum Islam. Selengkapnya download artikel ini

KHI Pembaharuan Hukum Islam Indonesia

2011-03-28T00:43:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca:
Sejarah KHI Indonesia
Sekilas Hukum Perkawinan Nasional
Situs Riset dan Pustaka Gratis

Kompilasi secara etimologi berarti kegiatan pengumpulan bahan-bahan dari berbagai buku atau tulisan mengenai persoalan-persoalan tertentu, sehingga bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Istilah ini berasal dari bahasa Latin Compilare dan menjadi Compilation dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda disebut Compilatie. Istilah-istiah tersebut kemudian diserap dan dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang diartikan sebagai kumpulan yang tersusun secara teratur.

KHI di Indonesia merupakan suatu ketentuan hukum Islam yang dibukukan secara teratur dan sistematis dari berbagai pendapat hukum dan kitab-kitab fiqh. Keberadaannya dimaksudkan sebagai referensi hukum materiil peradilan agama maupun masyarakat yang membutuhkannya. KHI diberlakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. KHI terdiri dari tiga buku. Buku pertama tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan dan buku ketiga tentang perwakafan.

Tema utama KHI adalah dalam rangka mempositifkan abstraksi hukum Islam di Indonesia yang bertujuan sebagai pelengkap pilar pengadilan agama, menyamakan persepsi penerapan hukum Islam, mempercepat proses taqrib baina al-Ummah dan menyingkirkan paham private affairs di masyarakat. Kehadiran KHI juga merupakan langkah awal ke arah kodifikasi hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat Islam; menjadi pegangan hakim dan pedoman hukum Islam bagi masyarakat.

Pembaharuan Hukum Islam Indonesia

KHI memperkenalkan sejumlah pembaruan berkenaan dengan materi substansi hukum Islam di hadapan fiqh yang telah mapan. Dapat dicatat adanya beberapa pembaruan terhadap hukum perkawinan Islam, seperti larangan kawin dengan wanita non-muslim (pasal 40), takliq talak (pasal 45), kebolehan kawin hamil (pasal 53), harta bersama atau gono-gini (pasal 85-97), pembuahan anak secara teknologis (pasal 99), batas usia kawin serta intervensi pengadilan dalam proses perceraian (pasal 115).

Demikian halnya dalam hukum kewarisan. Dimasukkannya pembagian warisan melalui cara perdamaian (pasal 183), ahli waris pengganti bagi cucu yatim (pasal 185), pembagian warisan tanah pertanian yang kurang dari 2 hektar (pasal 189), wasiat wajibah untuk orang tua dan anak angkat (pasal 209) dan hibah sebagai warisan (pasal 221) semuanya merupakan hal-hal baru yang diperkenalkan KHI di Indonesia.

Sedangkan dalam hukum perwakafan, penertiban administrasi serta ketentuan tenang perubahan dan penggantian benda wakaf juga merupakan hal-hal baru yang belum dikenal sebelumnya, sebagai wujud nyata usaha pembaruan hukum Islam di dalam kompilasi.

Berbagai pembaruan pemikiran dalam hukum Islam tersebut, di satu pihak, berarti telah menerobos watak lama fiqh yang serba khilafiyah. Sementara di pihak lain, KHI juga menjadi gelaja yang mampu merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan sosial dan hukum secara luas di tengah kehidupan komunal. Ini tentu saja merupakan gejala yang sangat positif dalam konteks keterlibatan dan penerapan hukum Islam di tengah proses regulasi masyarakat modern. Sebab, kompilasi cukup jauh, telah berusaha menawarkan suatu penerjemahan sekaligus aplikasi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam bentuk hukum positif yang aktual dan fungsional dalam wilayah pranata sosial praktis.

Realitas positif di atas tentunya menggembirakan semua pihak, terutama berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam itu sendiri di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih lagi bagi proses pengembangan pemikiran Islam dalam bidang hukum. Namun demikian, hemat penyusun, semua itu sesungguhnya. tidak dapat dilepaskan dari kerangka metodologis yang telah dikembangkan dalam proses penyusunan KHI.

Inilah seharusnya yang menjadi perhatian semua pihak terhadap produk pemikiran hukum Islam mutakhir ini. Sebab, kerangka metodologi inilah sesungguhnya yang akan senantiasa mendorong usaha-usaha pembaruan secara berkesinambungan.. Selain itu, bagi upaya sosialisasi KHI, penguatan di bidang metodologi adalah menjadi kebutuhan mutlak untuk menjelaskan dan mengarahkan masyarakat kepada ketaatan hukum secara tertib dan unifikatif, konsisten dan bertanggung jawab.

Artikel terkait:

Link Perpustakaan Digital

Sejarah Kompilasi Hukum Islam Indonesia

2011-03-24T02:57:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca:
Sekilas Hukum Perkawinan Nasional
Situs Pustaka Gratis dan Dana Riset

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori receptie, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari’ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan Syari’ah atau hukum Islam sepertiitu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat “keterlaluan”. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama. Jika hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan berlatar belakang mazhab Hanbali, maka dalil dan dasar hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh ajaran mazhab Hanbali. Sebaliknya, apabila hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafi’i, putusan yang dijatuhkan pun didominasi landasan mazhab Syafi’i.

Pertarungan antar mazhab di atas menjadi sangat kentara ditemukan dalam kasus-kasus perkara yang mengalami proses pemeriksaan banding. Akan terlihat persepsi dan penilaian yang sangat berbeda antara putusan pengadilan tingkat pertama (PA) dengan pengadilan tingkat banding (PTA); apabila hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama berlainan latar belakang mazhab dengan hakim yang memutus perkara pada tingkat banding.

Proses penerapan hukum Islam yang simpang-siur tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai rujukan hukum materiil pada pengadilan agama juga telah menimbulkan keruwetan lain. Menurut Bustanul Arifin, hal itu telah membuka peluang pembangkangan atau setidaknya keluhan pihak yang kalah dengan mempertanyakan kitab atau pendapat yang dipakai seraya menunjuk kitab atau pendapat lain yang menawarkan penyelesaian berbeda.

Usaha-usaha untuk mengarahkan kepastian dan kesatuan dalam penerapan hukum Islan di Indonesia sesungguhnya telah lama dilakukan. pada zaman V.O.C., misalnya, diadakan Compedium Freijer untuk daerah Batavia serta kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makassar.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkanlah 13 kitab fiqh sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepada Biro Peradilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fiqh yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fiqh tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Info Perpustakaan Online dan Dana Penelitian
Klik di sini!!

Sekilas Hukum Perkawinan Nasional

2011-03-24T02:49:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca:
Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam
Situs Pustaka Gratis dan Dana Riset

Setelah Indonesia merdeka, bagaimana perkawinan diatur? Sejak awal disadari dan dirasakan kebutuhan akan adanya undang-undang perkawinan, sebuah undang-undang yang mengatur soal perkawinan yang sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia, sebuah undang-undang perkawinan nasional yang mengatur dan memperlakukan warga negara secara sama, adil di muka hukum. Bangsa Indonesia tidak lagi menghendaki diatur berdasarkan golongan ras dan kebudayaannya sebagaimana terjadi pada zaman penjajahan Belanda.

Namun demikian, sejauh berkaitan dengan hukum perkawinan, ternyata dapat dikatakan hanya ada 2 (dua) peraturan dalam bentuk undang-undang yang berhasil diwujudkan bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Pertama, segera setelah proklamasi kemerdekaan 1945, keluarlah Undang-undang No. 2 tahun 1946. Sedangkan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disetujui DPR era Orde Baru.

Dari pasal-pasal yang ada, UU No. 2 1946 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan,talak dan rujuk. Secara eksplisit tidak ditemukan bab atau pasal yang membahas mengenai perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dikatakan Undang-undang ini hanya mengatur hukum acara perkawinan, bukan hukum materi perkawinan.

Tambahan lagi, undang-undang No. 2 tahun 1946 ini pun tidak efektif pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan. UU ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954, UU No. 2 tahun 1946 ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia melalui undang-undang no. 32 tahun 1954.

Tidak efektifnya undang-undang no. 2 tahun 1946 ini mendorong banyak pihak menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah untuk menyusun undang-undang perkawinan.Dalam rangka itulah maka sejak awal kemerdekaan, sudah dimulai upaya-upaya penyusunan Undang-undang Perkawinan oleh pemerintah. Demikian juga, berbagai elemen masyarakat telah menyampaikan aspirasi,ide-ide bahkan tuntutannya mengenai pentingnya undang-undang perkawinan.

Diantara tuntutan perlunya undang-undang tentang perkawinan itu antara lain adalah karena tingginya angka perceraian di masyarakat. Ini hanya data yang tercatat dari perkara cerai di pengadilan. Di luar data itu, diduga masih banyak terjadi juga kasus yang serupa.

Selain itu, masih berjalan tradisi masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kasus-kasus perkawinan anak-anak, misalnya masing sering terdengar. Begitu juga kawin paksa dan perceraian sepihak oleh laki-laki. Poligami dan soal pencatatan perkawinan juga merupakan isu yang mendorong tuntutan berbagai elemen masyarakat ketika itu, terlepas dari kontroversi yang selalu mengiringinya.

Dalam rangka memenuhi aspirasi, kebutuhan dan tuntutan itulah lahir undang-undang kedua yang mengatur perkawinan nasional. Undang-undang dimaksud adalah adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini berhasil disahkan dan disetujui DPR pada era Orde Baru. Artinya, bangsa Indonesia butuh waktu 28 tahun untuk mewujudkan sebuah Undang-undang Perkawinan Nasional.

Namun jika dilihat dari sekilas sejarah dan proses kelahirannya di atas, UU ini adalah sebuah prestasi. Setelah 28 tahun menanti dan berkali-kali gagal menyusun UU Perkawinan, bangsa Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan sebuah Undang-undang perkawinan melalui perdebatan panjang, kontroversi, hingga kontestasi politik di puncak kekuasaan.

Bagi hukum Islam, undang-undang perkawinan ini adalah kabar baik. Sebab undang-undang ini memberikan kewenangan perkara kekeluargaan orang-orang Islam kepada Peradilan Agama. Ini berarti memberikan legitimasi baru eksistensi Peradilan Agama, meskipun masih dijumpai pasal “aneh” yang mengharuskan “fiat eksekusi” putusan PA kepada PN (Pasal 63 ayat 2).

Kewenangan mengadili perkara sengketa keluarga telah diberikan kepada PA. Tetapi, PA sendiri belum memiliki buku hukum yang seragam sebagai rujukan memutuskan perkara keluarga Muslim. Sengketa perkawinan yang diajukan ke PA masih diadili dengan “pendapat”fiqh yang berbeda-beda itu. Akibatnya, terjadi “pertarungan” antar madzhab fiqh. Jadi, kekurangan inilah salah satu hal yang pada gilirannya nanti mendorong dilahirkannya Kompilasi Hukum Islam.

Sayangnya, keberhasilan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak diikuti oleh lahirnya undang-undang tentang Kewarisan Nasional. Jika dalam soal perkawinan telah ada satu undang-undang yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk Indonesia, maka tidak demikian halnya dalam hukum waris.

Mengenai soal waris, di Indonesia masih berlaku beberapa peraturan tentang kewarisan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu di lingkungan badan peradilan yang berbeda-beda,yaitu:

1.Hukum waris-adat asli Indonesia. Hukum ini berlaku bagi orang asli Indonesia yang

belum dipengaruhi hukum Islam

2.Hukum waris-Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang-orang Muslim Indonesia

3.Hukum waris BW bagi orang-orang Eropa.

Hibah Penelitian Beasiswa Short Course

2011-03-23T01:09:00.000-07:00

Anda suka penelitian tapi tidak punya dana? Atau ingin cari beasiswa? Coba lihat informasi di sini. Di bawah ini adalah alamat-alamat situs institusi pemberi dana penelitian, hibah, beasiswa, shot course dan lain-lain. Mudah-mudahan anda tertarik dan mencobanya.

A.Situs-situs Referensi Worldwide dan Nasional

1.Mc Gill Open access library. Situs ini berisi file-file disertasi dan tesis yang telah dipertahankan di Universitas McGill, Montreal Canada, dapat diakses, diunduh dan bahkan langsung dapat disimpan ke hardisk/media penyimpanan digital anda. Anda bisa berkunjung ke alamat ini: http://digitool.library.mcgill.ca/R?RN=31947010

Kalau tidak mau repot, klik saja di link ini !

2.Library .nu. Sebelumnya situs buku-buku elektronik ini bernama gigapedia.com. Sekarang berubah menjadi Library.nu. Situs ini memberikan secara cuma-Cuma alis gratis kepada semua member-pengunjungnya buku-buku terbaru. Content situs ini (buku-buku elektronik) selalu diupdate setiap minggu dengan tambahan judul-judul baru dalam berbagai bahasa, Inggris, Perancis, Germany, Indonesia dasn sebagainya. Sign up dulu agar anda jadi anggota di perpustakaan digital ini..hehehe..Lebih praktisnya klik saja di tautan ini ! Atau, silakan kunjungi dan manfaatkan situs ini di alamat: http://library.nu/

3.Electronic Research Network (ERN). Ini merupakan situs resmi dari Direktorat Pendidikan Islam Departemen Agama RI sebagai pusat jaringan penelitian ilmiah bagi para peneliti dan dosen. Kumpulan Research Papers pada situs ini dapat diakes secara cuma-cuma sekaligus dapat dijadikan referensi untuk kepentingan penulisan ilmiah. Silakan klik di sini atau kunjungi situs tersebut melalui alamat situsnya seperti tertulis berikut ini: http://ern.pendis.kemenag.go.id/cfm/index.cfm?fuseaction=ResearchVol8

4.Garuda (Garda Rujukan Digital). Situs ini adalah portal penemuan referensi ilmiah dan umum karya bangsa Indonesia, yang memungkinkan akses e-journal dan e-book domestik, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian, serta karya umum. Portal ini dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti - Kemdiknas RI. Anda semua dapat mengaksesnya. Coba klik di sini atau tulis di browser anda di alamat ini: http://jurnal.dikti.go.id/

5. Situs Islamization of Knowledge. Bagi Anda yang konsern pada isu-isu islamisasi pengetahuan, situs ini harus anda kunjungi dan anda pantau terus-menerus. Banyak artikel gratis baik hasil riset, konferensi maupun seminar. Ada juga artikel dari jurnal AJISS (American Journal of Islamic Social Sciences). Silakan klik di sini saja, atau kunjungi alamat http://i-epistemology.net

6. Islamic Legal Studies Program Harvard Law School. Anda tertarik kajian hukum Islam kontemporer? Fakultas Hukum Universitas Harvard adalah salah satu sumber informasi sekaligus pustaka online. Ada occasional papers yang dapat didownload gratis. Materi kajiannya juga macem-macem. Silahkan lihat di sini.

B.Situs-situs Informasi Dana Hibah Penelitian dan Pendidikan

Berikut di bawah ini adalah alamat-alamat website dari instansi-instansi pemerintah dan swasta yang memberikan dana (hibah) penelitian dan pendidikan maupun kegiatan lainnya seperti pelatihan, short course dan lain-lain. SIlakan kunjungi dan check secara rutin situs-situs tersebut untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan up to date. Jangan lupa share/bagikan informasi yang anda dapatkan melalu media social yang telah banyak tersedia d internet.

Dalam Negeri:
1.www.pendis.kemenag.go.id
2.www.ditpertais.net
3.www.dikti.go.id
4.www.dp2m-dikti.net
5.www.kopertis.org
6.www.iief.org.id
7.www.lipi.go.id

Luar Negeri:
www.kitlv.nl
www.iias.nl
www.nesoindonesia.or.id
www.chevening.or.id

Situs-situs tersebut di atas selalu diupdate secara berkala. Informasi-informasi terbaru biasanya disebarkanmelalui website tersebut. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah berkunjung ke alamat-alamat tersebut. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.

Salam,

Cipto Sembodo

Reformasi Hukum Islam Era Kemerdekaan

2011-03-20T22:52:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo, MA

Baca:
Awal Penjajahan Hukum Islam
Belanda Delegitimasi Hukum Islam
Situs Riset dan Pustaka Gratis

Di zaman penjajahan, masa-masa awal kemerdekaan hingga pertengahan era Orde Baru hukum Islam dapat dikatakan masih bergelut dengan problem legitimasi dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai teori yang muncul mulai dari teori receptio in complexu, recepetie, receptie exit, receptio a contrario semuanya sebenarnya berisi argumen dan memperdebatkan tentang legitimasi hukum Islam.

Dalam konteks ini perjuangan hukum Islam diawali dengan upaya meruntuhkan teori receptie Snouck Hurgronje, pada saat yang sama me-reintroduksi (memperkenalkan kembali, membawa masuk kembali) hukum Islam dalam tata hukum Indonesia.

Ketika Indonesia merdeka dan menjadikan UUD 1945 sebagai dasar negara --kendati hukum yang lama masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 melalui pasal peralihannya-- seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi disebabkan jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus exit --keluar dan tidak diberlakukan— karena bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Hazairin menuduh teori receptie itu sebagai “teori iblis”. Sebab dengan mengikuti teori ini orang Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Qur’an dan Sunnah. Pandangan Hazairin inilah yang biasa disebut teori Receptie Exit.

Menyangkut hubungan hukum Islam dengan adat, Sajuti Thalib mengembangkan teori Receptie Exit Hazairin di atas dengan teori Receptio A Contrario. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan, bagi orang Islam berlaku hukum Islam, karena hal tersebut sesuai dengan keyakinan, cita-cita batin dan moralnya. Sedangkan hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum Islam. )

Begitu pula produk hukum yang dihasilkan, masih merefleksikan kelanjutan dari pertarungan argumen dan teori legitimasidi atas. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah contohnya. Dengan UU ini posisi peradilan agama menjadi sejajar dengan peradilan lainnya dalam tata hukum Indonesia. Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyempurnakan argumen dan legitimasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Begitupun Undang-undang perkawinan nasional (UU no. 1 tahun 1974), dapat dibaca dalam konteks legitimasi hukum Islam.

Positivisasi dan Reformasi Hukum Islam

Memasuki akhir era orde baru dan era reformasi perjuangan hukum Islam tampaknya beralih kepada upaya-upaya positivisasi dan reformasi. Fokusnya bukan lagi mencarikan apa landasan legitimasi hukum Islam. Namun lebih dari itu adalah memberikan jawaban menganai kontribusi dan manfaat hukum Islam sebesar-besarnya kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Positivisasi adalah upaya memasukkan unsur-unsur hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Di sini undang-undang yang dihasilkan tidak harus bernama “hukum Islam. Namun yang terpenting, isi undang-undang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Termasuk dalam pengertian positivisasi adalah menjadikan hukum Islam yang masih berbentuk fatwa atau pendapat ulama dalam kitab fiqh, menjadi undang-undang hukum Islam. Ini biasa disebut dengan Taqnin atau Qanunisasi.

Sejalan dengan upaya positivisasi adalah reformasi pemikiran hukum Islam, yaitu upaya untuk memberikan jawaban-jawaban ajaran Islam di bidang hukum terhadap kemajuan kontemporer. Artinya, positivisasi dimaksud adalah positivisasi hukum-hukum Islam yang benar-benar sesuai dan mampu menjawab tantangan zamannya. Dalam rangka inilah reformasi menjadi mutlak diperlukan. Ini tentu saja mengharuskan adanya pengertian-pengertian baru dan kontekstualisasi dari pemikiran-pemikiran fiqh sejauh masih sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah.

Upaya ini tampak dari berbagai produk undng-undang maupun peraturan lainnya sejak pertengahan Orde Baru hingga saat sekarang. Lahirlah misalnya sejumlah undang-undang dan aturan yang berisi sekaligus berlabel hukum Islam yang tentu saja hanya berlaku untuk umat islam, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Zakat, Undang-undang Haji, Undang-undang Wakaf dan sebagainya.

Artikel lain yang terkait:

Argumen Eksistensi Hukum Islam Nusantara
Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara

Belanda Delegitimasi Hukum Islam

2011-03-20T20:39:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo, M.A

Baca:
Awal Penjajahan Hukum Islam
Reformasi Hukum Islam Era Kemerdekaan
Situs Perpustakaan Gratis

Akhir kekuasaan VOC awal abad ke-19 M. menandai suatu titik balik hukum Islam di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mulai mempertanyakan dan berangsur-angsur memperlemah eksistensi dan akhirnya men-delegitimasi hukum Islam. Seperti dijelaskan pada paragraf di bawah ini, dalam konteks inilah lahir debat-debat teoretis mengenai keberlakuan hukum Islam. Dan, dalam rangkain ini pula politik hukum pemerintah Belanda melahirkan berbagai aturan dan ketetapan baru yang mendelegitimasi hukum Islam.

Debat Teoretis dan Upaya Delegitimasi

Meski begitu, sepanjang abad ke-19 M. sebenarya masih kuat dianut pendapat dikalangan ilmuwan dan pemerintah Belanda bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam bagi masyarakat Islam. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Salomon Keyzer (1823-1868) dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1845-1927). Lebih jauh, van den Berg, yang tinggal di Indonesia tahun 1870-1887, kemudian merumuskan berlakunya hukum Islam tersebut dalam teori receptio in complexu.

Sepanjang abad 19 M juga lahir berbagai Stb.dan resolusi gubernur jenderal yang berisi pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam. Dapat dicatat secara berturut-turut diantaranya Stb. November 1808, Stb. No. 22 tahun 1820, Resolusi gubernur jenderal 3 Juni 1923 dan Resolusi gubernur jenderal 7 Desember 1935. Puncaknya adalah dibentuknya Pengadilan Agama (Priesterrad-pengadilan pendeta) pada 1882 di setiap wilayah Landraad (Pengadilan Umum), memalui Stb No. 152.

Memasuki abad 20 sejalan dengan makin seringnya pemberontakan, kecurigaan pemerintah kolonial-pun makin meningkat kepada masyarakat Muslim. Teori receptio in complexu makin dikritik. Hal itu didorong sebelumnya oleh nasehat Van Vollen Hoeven (diabadikan menjadi nama perpustakaan di Belanda), kemudian dilanjutkan oleh Snouck Hurgronje dan murid-muridnya yang berpendapat bahwa hukum Islam sebenarnya tidak berlaku di tengah-tengah masyarakat Nusantara.

Berdasarkan penelitiannya di Aceh tahun 1893-1894, Snouck Hurgronje berkesimpulan bahwa yang berlaku hanyalah unsur-unsur tertentu dari hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari adat kebiasaan di beberapa daerah tertentu. Pemikiran Snouck Hurgronje inilah yang dikenal sebagai teori receptie. Karena itu pula, pasal 132 (2) IS yang menyatakan bahwa hukum Islam akan berlaku jika telah diterima (gerecepted) oleh hukum adat seringkali disebut pasal receptie.

Dicabutlah Compedium Freijer dengan Stb No. 55 tanggal 3 AGUSTUS 1928. Sejak saat itu, maka berakhirlah berlakunya Hukum perkawinan Islam yang tertulis. Begitu pula hukum waris Islam, dicabut keberlakuannya pada 17 Februari 1913 dengan STB 354. Akibat dicabutnya Compedium Freijer itu maka berarti tidak ada lagi ketetapan yang secara khusus mengatur hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam bagi orang-orang Indonesia maupun bagi umat Muslim.

Sejak saat itu hingga lahirnya UU No. 2 tahun 1946, perkawinan diatur menurut golongannya. (1)Bagi orang Eropa berlaku KUHP (BW). (2)Bagi orang Arab dan Timur Asing (yang bukan Tionghoa) berlaku adat mereka. (3)Bagi orang Tionghoa berlaku secara umum KUHP, kecuali pencatatan dan prosesi pra-nikah. (4)Bagi pribumi berlaku adat mereka, plus bagi orang kristen berlaku undang-undang perkawinan kristen jawa, minahasa dan ambon. (5)Bagi orang selain itu, berlaku perkawinan campuran.

Selain membagi-bagi menjadi beberapa golongan atas dasar ras, seperti disebut di paragraf di atas, tampak kentara sekali upaya mengadu-domba antar sesama anak negeri dan mempertentangkan sistem hukumnya. Teori receptie inilah sesungguhnya yang mengawali pendekatan konflik antara sistem hukum di Indonesia. Perbedaan antara Islam dan adat dipertegas oleh pemerintah kolonial dalam politik hukum dan kebijakan legislatifnya. Hukum Islam kemudian dipertentangkan sedemikan rupa vis a vis adat menjadi hubungan konflik yang seolah-olah tak terselesaikan.

Untuk memperkuat argumen ilmiah dan melegitimasi teori receptie Snouck Hurgronje ini, lantas dikembangkan terminologi “adatrecht”. Dibuatlah disiplin baru bernama “adatrecht” --kini menjadi “hukum adat”-- untuk menonjolkan secara sistematis dan ilmiah isu adat versus hukum Islam. Disiplin baru inilah yang dikembangkan lebih jauh oleh Ter Haar. Selain itu, kedudukan hukum Islam secara hirarkis ditempatkan di posisi ke tiga setelah hukum Hindia Belanda dan adat. Metode devide et impera seperti inilah yang secara efektif diterapkan pemerintah kolonial untuk melemahkan hukum Islam.

Artikel lain yang terkait:

Argumen Eksistensi Hukum Islam Nusantara

Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara

Awal Penjajahan Hukum Islam

2011-03-20T20:11:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo, M.A.

Baca:
Belanda Delegitimasi Hukum Islam
Reformasi Hukum Islam Era Kemerdekaan
Situs Perpustakaan Gratis

Kenyataan bahwa hukum Islam telah berjalan dalam kehidupan masyarakat Nusantara (living law), sebagaimana dijelaskan sebelumnya (lihat Argumen dan Bukti Eksistensi), telah mendorong pihak VOC –ketika awal kedatangnnya ke Nusantara abad ke-17 M.--mengakui eksistensi hukum Islam. Hal ini berjalan kurang lebih sampai akhir abad ke-18 M. Pada masa ini rezim VOC memilih untuk tidak campur tangan dalam wilayah institusi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam Belanda

Mengawali kekuasaannya, VOC justru meng-kompilasi hukum Islam. Hukum keluarga Muslim (Muslim family law), yaitu hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam, yang telah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam tetap diakui. Lebih dari itu, oleh VOC hukum keluarga Islam ini bahkan ditetapkan melalui Resolutie der Indische Regeering pada 15 Mei 1760 dalam bentuk buku hukum yang dikenal dengan Compedium Freijer. Inilah hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda.

Compedium (ringkasan) karya DW Freijer ini adalah semacam buku kompilasi yang berisi hukum perkawinan dan waris Islam yang hidup dan berjalan di masyarakat jajahan VOC kala itu. Latar belakang penyusunannya adalah adanya Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa:”sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. Untuk keperluan tersebut disusunlah compedium freijer.

Upaya kompilasi seperti itu ternyata menjadi model dan trend kebijakan hukum VOC. Maka segera sesudah itu, wilayah-wilayah lain pun mengikuti jalan yang sama, menyusun compedium hukum Islam. Di sini dapat dicatat misalnya, muncul kitab hukum Mugarrar (diduga kuat terjemahan dari kitab al-Muharrar 1750) untuk pengadilan negeri (landraad) Semarang –memuat koleksi hukum Jawa dan pidana yang berasal dari hukum Islam. Di Cirebon muncul Cirebonasche Rechtboek, atas usulan Mr. P. C. Hasselaar (1757-1760). Sedangkan di daerah Makasar disyahkan suatu Compedium Indlansche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa. Hukum Islam yang telah berlaku itu kemudian diberi dasar hukumnya dalam Regeering Reglement (RR) tahun 1855.

Namun demikian, pengakuan atas hukum Islam di Indonesia itu hanya berlangsung sementara. Seiring dengan makin kuatnya kepentingan pemerintah penjajah, hukum Islam semakin mulai dipertanyakan keberadaannya. Demikian pula, kepentingan orang-orang Islam mulai pula dicurigai. Seperti akan dijelaskan pada posting berikutnya, di sinilah dimulai perdebatan teoretis atas legitimasi hukum Islam.

Artikel lain yang terkait:

Argumen Eksistensi Hukum Islam Nusantara
Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara

Selamat Datang Di...

2011-03-14T22:55:00.000-07:00

“PUBLIK SYARI’AH”

Dialog Membumikan Syari’ah yang Ramah

Membumikan Syari’ah yang Ramah

Website ini bernama Publik-Syariah Indonesia, atau Public Faces of Shari'ah untuk versi bahasa Inggris. Berisi berbagai link kepada studi-studi Syari'ah sebagai fenomena peradaban sosial dan hukum, website ini berupaya mengetengahkan “dialog membumikan Syari’ah yang ramah” sebagai arah baru dalam studi hukum Islam. Tegasnya, studi hukum Islam kontemporer hendaknya diarahkan kepada upaya membumikan Syari’ah yang ramah, rahmatan lil ‘alamin. Publik Syari’ah adalah sebuah akhtiar dialog membumikan Syari’ah yang ramah, dengan cara yang ramah pula, agar terbentuk pemahaman yang ramah dan dengan harapan dapat teraplikasikan secara ramah. Semua itu untuk membuktikan Syari’ah yang ramah benar-benar rahmatan lil-‘alamiin.

Tema ini penting diajukan pertama, untuk mengisi minimnya kajian tentang arah dan cetak biru studi hukum Islam kontemporer. Kedua, tema ini terasa penting pula sebagai kritik dan alternative atas menguatnya birokratisasi dan politisasi Syari’ah. Publik Syari’ah tentu saja mengandaikan Syari’ah yang ramah sebagai wacana publik, sebagaimana awal kehadirannya di muka bumi. Cara berpikir, keyakinan dan paradigma yang melandasi publik Syari’ah seperti dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan generasi awal adalah solusi ideal terhadap problematika hukum Islam seperti terurai di bawah ini.

Problematika Hukum Islam

Sebagai penjelmaan dari Syari’ah yang ramah, hukum Islam tengah mengalami tantangan hebat. Peran transformative, kultural maupun politik hukum Islam yang selalu mewarnai setiap episode sejarah sosial dan gelombang ijtihad hukum Islam dari zaman ke zaman ini terhenti setelah masuknya intervensi nalar negara (kekuasaan) terhadap proses hukum Islam di satu pihak dan persaingan antar madzhab (ortodoksi) di lain pihak. Perselingkuhan dua elemen ini berakhir dengan ditundukannya hukum Islam dihadapan rezim-rezim otoriter sebagai ideologi dan legitimasi kekuasaan saja. Pendeknya, hukum Islam kemudian menjadi bersifat “negara sentris”. Ia tidak lagi memilih transformasi sosial dan peran kultural sebagai bidang garapnya.

Terjadilah apa yang saat ini sedang berlangsung, liberalisasi pemikiran dan praktek politik dari kontrol atau pengaruh Syari’ah yang ramah dalam pengertian tradisional. Lihatlah sistem negara-bangsa modern yang menekankan kesetiaan kebangsaan ketimbang persaudaraan Islam, egalitarianisme kedaulatan rakyat ketimbang kedaulatan Tuhan, mengakui persamaan hak laki-laki dan perempuan dan representasi politik; semua pokok persoalan dan tema itu tidak selalu sesuai dengan konsep dan praktek fiqh Islam tradisional maupun petunjuk yang dapat dipahami dari Syari’ah itu sendiri.

Tantangan sekaligus tentangan juga menyentuh aspek karakteristik dasar, struktur otoritas pengetahuannya hingga bentuk dan praktek pelaksanaan dan keberlakuannya di tengah masyarakat. Hukum Islam memang bisa menjadi semata-mata wacana dan kepentingan-bargaining politik dalam pengertian yang sebenarnya, menjadi bahan diskusi politisi, sebagai materi tarik-menarik keuntungan politik-kekuasaan. Pada tahap ini, jelas kepentingan publik dan rakyat jelata tidak akan menjadi agenda utama. Bisa dibayangkan, aksi-kasi parlemen jalanan akan mewarnai sejarah ini. Meski begitu, harus diingat bahwa reaksi yang tidak ramah-dan tidak simpatik pun hanya akan melukai Syari’ah yang ramah.

Wilayah Studi/Daftar Isi

Weblog ini membahas tiga kategori living issues of Shari’ah di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertama berbagai persoalan perilaku sosial kebudayaan dan teknologi kontemporer,yang memunculkan respon dari berbagai pihak seperti Pornografi dan Pornoaksi, Perkawinan Sirri, Perkawinan Dini, Haram Merokok, Haramnya Face Book, Haram Infotainment, Haram Boncengan dan dinamika lain yang pasti terus bermunculan. Kedua, persoalan metodologis dan filosofis studi hokum Islam. Ini meliputi Problem Epistemology Hukum Islam, Tekstualitas studi hokum Islam, Sosiologi Hukum Islam. Ketiga, wacana politik hukum Islam. Ini dapat meliputi soal Politik legislasi hokum Islam, Transformasi fiqh jadi undang-undang, Deprivtisasi syari’ah dan sebagainya. Selengkapnya silahkan klik di sini.Versi bahasa Inggris dari website ini silahkan lihat di sini.

Berzikir Menyehatkan Syaraf

2011-03-14T21:53:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo,MA

Apa saja manfaat zikir bagi kesehatan? Subhanalloh..syahdan..Dua kalimat mulia laa ilaaha illalloh dan astaghfirullah ternyata kini terbukti secara medis-klinis mampu membawakan efek menenangkan sekaligus menyembuhkan berbagai penyakit syaraf. Bagaimanakah itu terjadi? Inilah fenomena religius yang akan kita bahas secara neuro-science.

Adalah dr. Arman Yurisaldi Saleh yang mengungkapkan fenomena ini melalui pendekatan ilmiah neuro science. Beliau sendiri adalah seorang spesialis syaraf sekaligus seorang klinisi yang sering menangani dan menerima konsultasi penyakit-penyakit syaraf.

Berdasarkan pengalaman empiris, didukung pengamatan langsung terhadap pasien dan disertai studi literatur yang serius, dr, Yurisaldi akhirnya sampai pada kesimpulan adanya hubungan yang erat antara pelafalan huruf (makharijul huruf) pada bacaan zikir laa ilaaha illalloh dan astaghfirullah dengan tampilan klinis (kondisi fisik dan psikis) seseorang yang membacanya (hal 50). Zikir yang berefek positif terhdap kesehatan syaraf dan tubuh ini tentu saja adalah zikir yang dilafalkan secara baik dan benar sesuai aturan dalam ilmu tajwid dan dipami arti dan dihayati maknanya disertai dengan kesungguhan.

Dari kajian ilmu tajwid (ilmu yang mempelajari cara membaca al-qur'an), penulis ini mengetahui bahwa kalimat zikir laa ilaaha illalloh dan astaghfirullah mengandung rahasia yang luar biasa. Dalam laa ilaaha illalloh terdapat huruf jahr yang diulang sebanyak tujuh (7) kali, yaitu huruf lam; dan dalam astaghfirullah terdapat huruf ghain, ra dan dua buah lam. Dari kedua kalimat zikir itu maka ada empat huruf jahr yang harus dilafalkan seara keras/jelas. Hasilnya adalah bahwa udara yang keluar dari paru-paru melalui mulut akan lebih banyak dibandingkan dengan bacaan pada kalimat zikir yang lain, seperti subhanalloh (dua huruf jahr), allohu akbar (tiga huruf jahr) dan alhamdulillah (dua huruf jahr). (hal. 60).

Ditinjau secara medis-klinis, jika kita melafalkan kalimat zikir laa ilaaha illalloh dan astaghfirulloh secara benar sesuai ilmu tajwid berarti kita sedang mengeluarkan karbondioksida leboh banyak saat udara diembuskan keluar mulut, dibandingkan dengan jika kita membaca kalimat zikir yang mengandung lebih sedikit huruf jahr. Ini hanya tinjauan medis-klinis. Tidak berarti kalimat zikir yang lain lebih rendah nilainya. Kalimat zikir yang lain tetap bermanfaat memberikan efek ketenangan.

Efek sehatnya, ketika seseorang melalukan zikir secara intens dan khusyuk seraya memahami dan menghayati artinya, pembuluh darah di otak akan membuat aliran karbondioksida yang keluar dari pernafasan menjadi lebih banyak. Kadar karbondioksida di otak pun akan menurun dengan teratur. Pada gilirannya, tubuhpun akan segera menampilkan kemampuan reflek kompensasi, rileks.

Subhanalloh..rangkaian proses pengeluaran karbondioksida dan proses neurosis tersebut ternyata mempunyai efek positif bagi pembaca zikir." Membawakan efek menenangkan". Tentu ini sangat bermanfaat bagi mereka penderita gangguan syaraf seperti strok, depresi dan semacamnya. Ketenangan dapat membantu semangat hidup, dan meningkatkan ketahanan tubuh.

Situs ringkasan dunia

Berzikir untuk Kesehatan Syaraf Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/medicine-and-health/neurology/2115797-berzikir-untuk-kesehatan-syaraf/

Ingin bergabung di shvoong dan dibayar dollar?
klik di sini

Artikel terkait:
Motivasi Spiritual Lailatul Qadar
Kebiasaan yang Merusak Otak
Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi dan Spiritual

Spiritual Motivation Lailatul Qadar

2011-03-14T21:49:00.000-07:00

Oleh:Cipto Sembodo, MA.

Lailatul Qadar

Pada sepertiga terakhir Ramadhan, umat Islam dianjurkan mengolah spiritualitasnya dengan ber-ikitikaf guna mendapatkan apa yang disebut "lailatul qadar", sebuah malam yang menentukan perubahan. Dengan mendapatkan lailatul qadar lengkap sudah paket pelatihan kepribadian muslim (Muslim Character building) pada bulan Ramadhan, suatu paket pelatihan menyeluruh untuk meraih taqwa.

Iktikaf ditujukan untuk sejenak melupakan hingar-bingar keriuhan dan kegemerlapan dunia dengan cara mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah swt Sang Khaliq Pencipta alam. Iktikaf secara khusus sangat dianjurkan pada sepertiga malam terakhir bulan Ramadhan di masjid.

Iktikaf dilakukan pada malam hari. Hal ini karena Islam sangat menghargai sekaligus mendorong umatnya untuk berkerja dan berkarya. Siang hari adalah saatnya bekerja dan berkarya, meraih prestasi duniawi. Itulah alasa mengapa iktikaf dilakukan pada malam hari. Selain itu, malam hari adalah saat yang tepat untuk merenung, berefleksi di tengah sunyi-nyenyaknya tidur kebayakan orang.

Iktikaf pada bulan suci Ramadhan sering dikaitkan dengan dalam dalam rangka mendapatkan lailatul qadar. Rasulullah sendiri tidak pernah absen beriktikaf selam 10 hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat. Hadits dari Aisyah menyatakan bahwa lailatul qadar ada pada 10 hari terakhir Ramadhan."Dari Aisyar R.A, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Dapatkanlah lailatul qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan"" (H.R. Muslim)

Motivasi Spiritual untuk Perubahan

Sebagian Muslim memahami lailatul qadar sebagai fenomena yang kasat mata.Tetapi tidak jarang mereka menjadi kecewa karena merasa telah beriktikaf sepanjang 10 hari terakhir bulan Ramadhan namun tidak menjumpai lailatul qadar.

Memang ada beberapa riwayat yang menuturkan tanda-tanda alam lailatul qadar. Pemahaman lailatul qadar sebagai fenomena kasat mata karena itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi hemat penulis, lailatul qadar perlu lebih dipahami sebagai malam mulia. Lailatul qadar itu seumpama tamu agung suci yang hanya mendatangi dan menemui orang-orang yang telah suci jiwa dan raganya setelah hampir sebulan menjalankan ibadah puasa, mensucikan diri dan hatinya secara terus-menerus dan ikhlas.

Dengan demikian, lailatul qadar tidak bisa diraih secara instant, potong kompas dan semacamnya. Lailatul qadar bukan seperti birokrasi kita saat ini yang telah banyak disuap dan dimanipulasi. Bukan pula lembaga penegakan hukum yang mudah didudupi mafia keadilan. Lailatul qadar adalah malam mulia, malam yang menentukan untuk perubahan. Lailatul qadar lebih mulia, ebih baik dari 1000 bulan, setara 83,3 tahun usia manusia. Lailatul qadar adalah momen pencapaian motivasi spiritual yang menentukan agenda perubahan ke arah lebih baik dari pelatihan kebaikan melalui puasa ramadhan

Tips Iktikaf Meraih Lailatul Qadar

Lailatul Qadar tidak bisa diraih secara instant dan tergesa-gesa. Ia adalah malam yang suci, dan hanya orang-orang dengan hati, jiwa dan raga yang suci pula yang bisa merasakan kehadirannya. Maka sucikanlah puasa Anda sepenuh hati,seutuh niat dan pikiran Anda, dan segenap jiwa raga jika ingin merasakan kehadiran lailatul qadar.

Situs ringkasan dunia

Lailatul Qadar: A Spiritual Motivation Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2036967-lailatul-qadar-spiritual-motivation/

Menulislah di shvoong.com, anda dibayar dollar!
Klik di sini untuk sign up

Artikel terkait lainnya:

Kebiasaan yang Merusak Otak
Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi dan Spiritual
Berzikir Menyehatkan Syaraf

Kebiasaan Merusak Otak

2011-03-14T19:49:00.000-07:00

By:Cipto Sembodo

Apakah anda termasuk orang super sibuk sehingga lupa dan terbiasa tidak makan pagi? Atau apakah anda tidur selalu dengan menutup kepala? Jika ya jawaban anda, maka perhatikanlah 11 kebiasaan buruk yang ternyata merusak otak kita di bawah ini. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang merusak otak itu? berikut penjelasannya:

1.Tidak Mau Sarapan

Banyak orang menyepelekan sarapan/makan pagi. Padahal, tidak mengkonsumsi makanan di pagi hari menyebabkan turunnya kadar gula dalam darah. Keadaan ini berakibat pada kurangnya nutrisi untuk otak. Jika hal ini menjadi kebiasaan dan berlangsung keterusan, pada gilirannya hanya akan merusak otak. Terjadi kemunduran pada kerja otak kita disebabkan kurangnya nutrisi dan supplay gizi ke otak

2. Kebanyakan Makan !

Terlalu banyak makan atau makan terlalu kenyang juga tidak baik untuk kerja otak kita. Makan terlalu banyak dan atau terlalu banyak makan dapat mengeraskan pembuluh otak. Ini biasanya menyebabkan menurunnya kekuatan mental dan kerja otak.

3. Merokok.

Merokok ternyata berakibat sangat mengerikan pada otak. Otak seorang perokok bisa menyusut, mengecil sehingga menghilangkan fungsi vitalnya. Tak mengherankan, di waktu tua, seorang perokok berpotensi besar terkena Alzheimer.

4. Terlalu Banyak Mengonsumsi Gula.

Terlalu banyak asupan gula menghalangi penyerapan protein dan gizi sehingga tubuh kekurangan nutrisi dan berakitab terganggunya perkembangan otak.

5. Polusi Udara.

Otak adalah bagian atau organ tubuh yang paling banyak menyerap udara. Terlalu lama berada di lingkungan yang berpolusi membuat kinerja dan kerja otak menjadi tidak efisien.

6. Kurang Tidur

Tidur memberi kesempatan otak untuk beristirahat.Pada sat tidur, sel-sel otak memperbaharui diri, mengganti sel-sel yang rusak dan memperbaikinya. Oleh karena itu, sering melalikan tidur justru membuat sel-sel otak kelelahan. Pada anak balita, saat tidur juga merupakan saat otak menata sel-selnya, mengembangkan diri dan merekam semua yang dilihat, dialami dan dipelajari saat terjaga dan bermain. Kurang tidur pada anak menyebabkan kerja otak hanya bersifat repetitif, sehingga perkembangan analisis pada anak kurang maksimal.

7. Menutup Kepala Saat Tidur.

Tidur dengan kepala yang ditutupi rapat-rapat adalah kebiasaan yang sangat berbahaya bagi otak. Apa sebabnya? Saat tidur, terjadi produksi karbondioksida dalam rongga otak. Jika kepala tertutup- rapat, berarti ada konsentrasi karbondioksida. Ini berpotensi mencemari otak. Jika menjadi kebiasaan, maka jangan heran otak lama kelamaan akan rusak!!

8. Berpikir Terlalu Keras Saat Sakit

Bekerja keras atau berpikir terlalu keras ketika kondisi fisik sedang tidak fit juga memperparah ketidak-efektifan kerja otak.

9. Kurangnya Stimulasi Otak

Berpikir secara wajar adalah cara yang terbaik untuk melatih kerja otak. Kurang berpikir justru membuat otak menhyusut dan tumpul, dan akhirnya tidak berfungsi maksimal. Jadi, cobalah selalu berpikir .Saat tidak ada aktifitas, sibukkan diri berpikir, misalnya dengan mengisi teka-teki silang. Atau buatlah deret hitung pada kertas kosong. Buatlah hitungan-hitungan sederhana secara cepat dan mengasyikkan. Ini sangat baik untuk melatih kerja otak.

10. Jarang Bicara

Percakapan intelektual biasanya membawa efek yang positif pada kerja otak. Sebaliknya, membisu, berdiam diri seribu bahasa membuat otak tidak maksimal bekerja. Pada anak-anak dan bayi bahkan berbahaya. Banyak penelitian bahwa anak yang kurang diajak berbicara, kemampuan verbalnya sangat kurang. Begitu juga tingkat IQ-nya juga rendah.

11.Berpikir Jorok

Jangan disangka berpikir jorok tidak apa-apa. Imajinasi jorok yang berlebihan membuat pembuluh darah otak sebelah kanan akan mengeras. Efeknya jelas tidak baik untuk perkembangan otak itu sendiri...Jadi, apakah anda suka melamun ke daerah-daerah terlarang untuk umum itu? Berhentilah mulai sekarang juga. Bacalah buku atau bercengkaramalah dengan teman-teman anda. Itu lebih baik...

Mungkin ada satu atau dua dari kebiasaan-kebiasaan di atas sering anda lakukan secara tidak sadar. Mulai sekarang, cobalah untuk sedikit-demi sedikit mengurangi dan menghilangkannya. Otak adalah karunia Tuhan yang tiada terkira hebanya dan manfaatnya. Otak ini pula yang membedakan anda sebagai manusia dan makhluk lain sebagai hewan, binatang. Jika saja monyet belajar membaca terus menerus, pasti suatu saat akan jadi manusia.....

11 Kebiasaan yang Merusak Otak Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/medicine-and-health/neurology/2117309-11-kebiasaan-yang-merusak-otak/

Situs ringkasan dunia

Anda ingin menjadi penulis dan dibayar dollar? Segeralah menulis di shvoong.
Klik di sini untuk mendaftar

Artikel lain terkait:

Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi Spiritual
Berzikir Menyehatkan Syaraf
Motivasi Spiritual Lailatul Qadar

Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi Spiritual

2011-03-14T19:25:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo, S.Ag., MA.

Setiap bulan Ramadhan umat Islam diwajibkan untuk ber-puasa. Sebenarnya apa pengertian puasa ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu sosial? Sering kita dengar, tujuan puasa adalah taqwa dan puasa itu menyehatkan. Bagaimanakah meletakkan semua atribut keagamaan itu agar relevan secara sosial serta memberikan kontribusi positif dan nyata?

Salah satu upaya itu dapat dijelaskan dengan perspektif integrasi dan interkoneksi ilmu-ilmu sosial dan teks-teks normative keagamaan. Dalam konteks bulan Ramadhan, maka puasa yang secara fiqh disebut ibadah ternyata mampu melejitkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Bagaimanakah hal ini terjadi. Beberapa paragraf di bawah ini berusaha menjelaskan hikmah besar dibalik rukun Islam yang ke-empat itu.

Puasa adalah Ibadah Tanpa Bentuk

Puasa secara Syar'i adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, yaitu makan, minum dan semacamnya dan pemenuhan nafsu dan kebutuhan biologis sex, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. (Al-Baqarah 187). Sedangkan ketentuan hari-harinya selama satu bulan penuh disebutkan pada surat yang sama ayat 185.

Pengertian puasa sebagai menahan diri ini tentu saja seiring dengan pengertian bahsanya. Dalam bahasa Arab, Shiyam atau Shaum berarti menahan diri, mengekang, menjaga. Dalam pengertian longgar mungkin lebih tepat diartikan "mengelola". Bukankah menahan diri untuk tidak berbicara juga disebut "puasa bicara?" Tentang puasa bicara, menahan diri dari tidak berbicara, al-Qur'an juga menyebutnya dengan istilah Shaum. Ini terjadi pada kasus Ibunda Nabi Isa , seperti diceritakan dalam surat Maryam ayat 26.

Jelas dari pengeritan di atas bahwa puasa itu ibadah tanpa bentuk. Maksudnya bukan tidak ada bentuknya, tetapi bentuknya tidak kasat mata, tidak dapat dilihat, diraba, disentuh, dicium dan didengar dengan panca indra. Mengapa ? karena ditilik secara praktis-amalan yang dikerjakannya, puasa bukanlah kata-kata atau do'a. Bukan pula sebentuk gerakan-gerakan tertentu semacam shalat, dzikir. Puasa juga tidak menggunakan materi sebagai medianya seperti zakat atau sodaqoh.

Tetapi disitulah terletak keistimewaan puasa. Karakteristik "non-verbal" dan "tak-kasat mata" dan tak berbentuk inilah yang menjadikan puasa efektif sebagai metode atau terapi Ilahi untuk pendidikan dan character bulding manusia. Sebab, puasa tidak dapat dipamerkan dan dijadikan ajang atau media menampakkan kesalehan religius atau mempertontonkan keberislaman semu di muka publik atau terhadap orang lain sekalipun. Di sinilah maksud hadits Qudsi Nabi SAW. riwayat al-Bukhari bahwa puasa itu bersifat private. "Setiap amal anak adam itu adalah milik ia sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku (Allah swt), dan Aku (Allah swt)-lah yang akan membalasnya.

Taqwa dan Kecerdasan Emosional-Spiritual (Taqwa dan ESQ)

Puasa adalah rukun/pilar Islam yang ke-empat. Keberislaman seseorang tidak akan tegak tanpa puasa. Begitu penting puasa, hingga diwajibkan oleh Allah swt sendiri dalam surat al-Baqarah 183 maupun Rasulullah saw.dalam hadits rukun Islam.

Letak pentingnya puasa sesungguhnya berada pada diri pelakunya sendiri. Dalam Qur'an disebutkan, puasa bertujuan agar kalian menjadi bertaqwa. Menjadikan artinya memproses, mengolah diri dan jiwa yang berpuasa menjadi berkepribadian taqwa. Jadi taqwa adalah "kualitas" kepribadian, atau pribadi yang berkualitas.Makna kualitas ini tampak dalam ciri-ciri orang yang bertaqwa (muttaqin) seperti disebutkan dalam Qur'an, misalnya surat al-Baqarah ayat 1-5 dan Ali-'Imran ayat 133-136.

Pada suarat al-Baqarah ciri-ciri muttaqin yaitu percaya pada hal-hal ghaib, mendirikan shalat, menginfakkan sebagian rizqi-Nya. Setelah itu adalah orang yang membenarkan kitab-kitab sebelum al-Qur'an serta percaya pada hari akhirat. Senada dengan itu, surat Ali 'Imran menandai orang bertaqwa adalah mereka yang berinfaq/tetap memberi dikala susah, sempit maupun dikala lapang dan senang, mampu manahan amarahnya dan memberi maaf kepada manusia yang berbuat salah kepadanya. Disambung setelah itu dengan ingat kepada Allah swt dan segera bertaubat tidak mengulangi perbuatannya yang keji dan berhenti menganiaya/merugikan diri sendiri.

Kedua surat itu ternyata sama-sama menyebutkan untuk tetap berinfaq atau memberi, menyisihkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan baik di kala sempit maupun di kala lapang, mampu menahan amarah dan memaafkan. Bagi seorang Muslim, ini haruslah dimaknai untuk tetap dan senantiasa berbagi "materi", tidak kikir kepada kaum papa dan mereka yang tidak berpunya dalam kondiri apapun. Pada saat yang sama tidak gampang marah, lepas kendali karena marah dan pemaaf.

Perintah dan karakter moral religious seperti itu memang mudah diucapkan. Tapi jelas membutuhkan kemampuan dan pembiasaan, latihan lebih untuk melaksanakannya.
Pertama membutuhkan daya intelektual untuk memahami dalam jangka panjang dan strategis bahwa mampu manahan amarah artinya mengelola emosi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan berbagi materi artinya adalah berbelas kasihan. Lebih dari itu juga membutuhkan kematangan emosional. Tetapi di atas kedua kecerdasan intelektual dan emosional itu diperlukan kecerdsan spiritual untuk mempertahankan keajekannya, kontinuitasnya. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk memandu dan menemukan makna hakiki kehidupan dan perbuatan kita di dalamnya, sehingga tidak kecewa di saat-saat sulit serta mampu mempertahankan kebiasaan positif dan humanis itu.

Nah, puasa, dengan karakteristiknya yang non-verbal dan kasat mata itulah yang akan mengantarkan pelakunya mempunyai kepribadian berkualitas atau bertaqwa ini. Bukankah dengan puasa kita diajari untuk ikhlas, tidak pamer ibadah apalagi kemegahannya?Bukankah dengan tidak makan-minum secara sosial kita sebenarnya diajari untuk ikut merasakan, berempati terhadap penderitaan orang lain? Puasa mengajari kita untuk konsisten terus menerus berbuat kebajikan. Semuanya tentu sangat efektif karena dibungkus dengan pahala Ramadan. Wallahu a'lam.

Situs ringkasan dunia

Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi dan Spiritual Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2029224-puasa-melejitkan-kecerdasan-emosi-dan/

Ingin menulis dibayar dollar?
Ikutan di sini

Artikel lain terkait:

11 Kebiasaan yang Merusak Otak
Berzikir Menyehatkan Syaraf
Motivasi Spiritual Lailatul Qadar

Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara

2011-03-13T21:13:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo,MA

Baca tulisan terkait:
Argumen Eksistensi Hukum Islam Nusantara

Bukti-bukti eksistensi hukum Islam Nusantara dapat ditemukan pada adanya kerajaan-kerajaan Islam, praktek hukum masyarakat, manuskrip adat yang menyebut hukum Islam, adanya sistem peradilan hingga buku-buku hukum Islam yang dipakai di peradilan Islam.

Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tata hukum Islam sudah diterapkan dan dikembangkan. Sultan Malik az-Zahir, –bermadzhab Syafi’iyah-- misalnya, sangat jelas menunjukkan hal itu. Ia adalah Sultan dari kerajaan Samudera Pasai yang terkenal pada pertengahan abad ke-14 M.

Unsur-unsur hukum Islam dapat ditemukan di berbagai naskah dalam hukum-hukum Jawa, seperti Babad Tanah Jawi, Babad Mataram dan Pepakem Cirebon pada abad ke-16 M, hukum-hukum Minangkabau dan hukum-hukum Aceh. Hukum potong tangan, hukum pembunuhan serta hukum berzina dan hukum perkawinan Islam juga ditemukan dalam hukum asli Malaka. Bahkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam hukum perkawinan seperti wali, talak dan qabul, berasal dari fiqh Islam.

Ulama-ulama Nusantara abad ke-17 M. dan 18 M. juga telah menuliskan karya-karya hukum Islam sebagai buku (hukum) panduan masyarakat. Nur ad-Din ar-Raniri menulis kitab Sirat al-Mustaqim pada 1628 M. sebagai kitab pertama yang disebarkan ke seluruh Nusantara. Kitab ini disyarkh oleh Syekh Arsyad al-Banjari dengan judul Sabil al-Muhtadin pada 1779 dan menjadi kitab hukum materiil dalam menyelesaikan sengketa antar umat Islam di Kesultanan Banjar. Selain itu, kitab-kitab hukum Islam mazhab Syafi’i juga banyak dipakai di Indonesia sebagai rujukan dan pedoman masyarakat.

Bentuk awal pelaksanaan penyelesaian perkara-perkara hukum antar umat Islam adalah tahkim. Ini terjadi pada permulaan Islam nusantara, ketika para pemeluk Islam masih hidup dalam lingkungan masyarakat yang belum mengenal agama Islam. Mereka menyelesaikan perselisihan yang muncul dengan bertahkim kepada muballig atau orang-orang yang dianggap berilmu dan mampu meresolusi konflik.

Fungsi tahkim ini diteruskan menjadi lembaga peradilan Islam ketika berdiri kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dalam konteks inilah dapat dipahami munculnya beragam lembaga pengadilan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Di Jawa dikenal Pengadilan Surambi, Mahkamah Syar’iyyah di Kesultanan Islam Sumatra dan Kerapatan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak.

Pelaksanaan hukum Islam juga tidak terbatas pada persoalan-persoalan ahwal syahsiyah seperti nikah, talak, ruju‘ waris, wakaf dan wasiat, tetapi mencakup berbagai persoalan perdata lainnya, bahkan pidana Islam. Ketika Sultan Agung memerintah kerajaan Mataram misalnya, terdapat pengadilan qisas untuk mengadili perkara-perkara yang membahayakan negara. Di Jawa Barat, dalam naskah Slokantara (abad ke-18 M.), diatur perkara-perkara kejahatan menurut fiqh, meskipun dengan kemungkinan dipakainya adat istiadat setempat.

Sampai di sini dapat dilihat bahwa hukum Islam telah berjalan dan diakui eksistensinya di dalam masyarakat di bawah kendali kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Namun, pelaksanannya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Bobot pengaruh haluan mistik dan kekuatan adat istiadat setempat memang dijumpai. Semua ini merefleksikan telah terasimilasinya hukum Islam dengan adat secara damai (penetration pacifique), melalui proses seleksi metodologis yang terdapat dalam hukum Islam.

Di daerah-daerah yang penerimaan hukum Islamnya kuat dijumpai pengadilan-pengadilan yang menggunakan hukum-hukum Islam, tetapi bentuk dan keadaannya berbeda-beda di seluruh kepulauan. Daniel S. Lev menyebutkan bahwa di Aceh dan Jambi di Sumatra, di Kalimantan Selatan dan Timur dan di Sulawesi Selatan hakim-hakim diangkat oleh para penguasa setempat. Di daerah-daerah lain termasuk bagian-bagian Sulawesi Utara, wilayah-wilayah Sumatra Utara seperti Gayo, Alas dan Tapanuli serta di Sumatra Selatan tidak terdapat pengadilan Islam yang jelas, tetapi pemuka-pemuka agama melakukan tugas-tugas peradilan secara langsung. Sedangkan di Jawa pengadilan Islam telah ada sejak abad ke-16 M di semua Kabupaten.

Argumen Eksistensi Hukum Islam Nusantara

2011-03-13T20:57:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo, MA

Baca tulisan terkait:
Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara
Situs Perpustakaan Gratis

Eksistensi hukum Islam Nusantara sesungguhnya memiliki sejarah yang amat panjang. Apa sesungguhnya yang dapat dijadikan argumen? Selain bukti historis, lihat di sini, ada beberapa argumen yang bisa mendukung eksistensi hukum Islam Nusantara. Pertama adalah akar-akar genealogis hukum Islam. Kedua, yaitu karakteristik intrinsik (inside character) hukum Islam.

Akar Geneanologi Hukum Islam
Berbicara soal sejarah awal hukum Islam di Indonesia, akar-akar genealogis hukum Islam sesungguhnya dapat ditarik ke belakang, paling tidak, hingga akhir abad ke-13 M. dan awal abad ke-14 M. ketika agama Islam –seperti dikatakan sebagian kalangan-- untuk pertama kali disebarkan ke kepulauan Nusantara secara massal. Meskipun kedatangan agama Islam ke negeri ini masih diperdebatkan, namun harus diakui bahwa hukum Islam telah demikian lama hidup dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat Nusantara.

Sebagaimana dapat dilihat dari bukti eksistensi hukum Islam, unsur hukum Islam yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat nusantara itu mencakup berbagai cabang kehidupan. Tidak saja hukum Islam yang berada pada wilayah private, seperti hukum keluarga yang mencakup hukum perkawinan, waris, wasiat, dan sejenisnya. Tradisi hukum Islam ini juga meliputi hukum publik, seperti wakaf, pinjam-meminjam dan sebagainya.

Mengenai kedatangan agama Islam ke Indonesia, para ahli masih berbeda pendapat tentang tempat asal dibawanya agama ini, waktu kedatangan serta para penyebar-nya. Menyangkut waktu kedatangan Islam, mungkin benar bahwa hukum Islam telah masuk ke Nusantara pada awal abad ke-1 H./8 M. Tetapi penyebaran Islam secara pesat tidak terjadi hingga abad ke-6 H/13 M.

Karakteri intrinsik (inside character) Hukum Islam
Keberadaan hukum Islam pada masa yang sangat dini itu dapat pula dipahami dari sifat bawaan-nya, karakteri intrinsik (inside character). Dapat dilihat bahwa berbeda dengan hukum pada lainyya, baik hukum dari tradisi Romawi/eropa continental maupun hukum dari tradisi common law, atau juga hukum adat lainnya pada umumnya, hukum Islam memiliki karakteristik intrinsik (inside character) “serba mencakup” dan memberi “petunjuk praktis” dalam segala segi kehidupan. Hukum Islam mengatur perilaku dan kegiatan umat Muslim dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari. Dari persoalan pribadi, antar perorangan hingga persoalan publik. Dengan karakteristik intrinsik seperti inilah sehingga hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membangun tatanan sosial kaum Muslim. Seorang orientalis ahli hukum Islam terkenal dan kontroversial, Joseph Schacht menyebutkan bahwa hukum Islam adalah inti dan saripati Islam.

Paling tidak atas dasar dua argumen di atas itulah, maka dapat dipahami jika hukum Islam telah mungkin dilaksanakan sejak masa-masa paling dini masuknya Islam ke bumi Nusantara. Daniel S. Lev, indonesianis asal Amerika, juga menyebutkan bahwa hukum Islam bahkan telah merupakan sebuah unsur perekat yang menyatukan Nusantara sebelum kekuasaan kolonial menguasai Indonesia.

Selamat Datang Di...

2011-03-10T21:37:00.000-08:00

“PUBLIK SYARI’AH”

Dialog Membumikan Syari’ah yang Ramah

Membumikan Syari’ah yang Ramah

Problematika Hukum Islam

Wilayah Studi/Daftar Isi

SAP Hukum Waris Islam

2011-03-10T21:13:00.000-08:00

SAP Hukum Kewarisan Islam
Download Di sini

Baca artikel ini:
Argumen Eksistensi Hukum Islam di Nusantara
Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara
Situs Perpustakaan Gratis

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Fiqh Mawaris merupakan komponen Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dengan bobot 2 SKS yang wajib diambil oleh semua mahasiswa Fakultas Syari’ah kecuali Program Studi KUI. Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam Islam menurut al-Qur’an, hadis dan ijtihad. Untuk mendukung integrasi dan interkoneksi, dilakukan perbandingan dengan hukum/tata aturan kewarisan yang lain, misalnya hukum perdata, hukum adat dan hukum positif.

Standar Kompetensi :

Mahasiswa mampu mengetahui, mengidentifikasi, dan menjelaskan tata aturan kewarisan dalam Islam, mengaplikasikan rumusan faraid dan menyelesaikan masalah-masalah kewarisan sesuai dengan tata aturan hukum kewarisan Islam.

Ranah Integrasi Interkoneksi

Pada level materi, mata kuliah Hukum Kewarisan Islam terintegrasi dan saling berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti (Hukum) Adat, Hukum Negara, Fiqh, dan Ushul Fiqh. Karena itu, pembahasan mata kuliah ini diupayakan dikaitkan dengan situasi sosial yang melatarbelakangi, system kekeluargaan yang dianut masyarakat setempat dan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia berikut seluk beluk formasi dan operasi faraid sebagai hasil pembahasan ushul al-fiqh.

Metode Pembelajaran:

Mengingat sedemikian rumitnya aturan kewarisan dalam Islam, seperti identifikasi ahli waris, besar kecilnya bagian, hajib dan mahjubnya maupun cara penyelesaiannya, maka sebagai modal awal untuk membagi warisan aturan-aturan tersebut harus dikenali (dihafalkan). Adapun untuk masalah-masalah kasuistik, penyelesaiannya merujuk kepada cara-cara yang ditempuh para ulama ahli hukum kewarisan maupun dengan menggali kearifan lokal.

Secara umum perkuliahan mata kuliah ini menggunakan strategi belajar aktif. Di sini mahasiswa bukan sekedar obyek pembelajaran, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran bersama-sama dengan dosen. Dengan strategi ini diharapkan mahasiswa di samping memahami tata aturan hukum kewarisan Islam juga dapat mendalami, mensikapi dan mengapresiasi secara kritis terhadap berbagai persoalan kewarisan yang muncul di masyarakat. Untuk mewujudkan hapan ini, strategi pembelajaran yang ditempuh adalah melalui lecturing, discussion dan practicing.

Hal ini agar mahasiswa mengetahui posisi Hukum Kewarisan Islam dan aplikasinya di masyarakat dan lembaga pengadilan. Selain itu juga dikaitkan dengan kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan cara demikian, diharapkan Hukum Kewarisan Islam akan tetap eksis di manapun dan kapanpun.

Mata Kuliah Pendukung Integrasi Interkoneksi:

1. Hukum Adat

2. Hukum Perdata

3. Pengantar Tata Hukum Indonesia
4. Ushul al-Fiqh

Uraian satuan acara perkuliahan berikut pokok materi setiap pertemuan selengkapnya, lihat di sini.

SAP Hukum Perdata Islam

2011-03-08T03:19:00.000-08:00

SAP Hukum Perdata Islam Indonesia
dowload di sini
Baca
Argumen Eksistensi Hukum Islam Nusantara
Bukti Eksistensi Hukum Islam Nusantara
Awal Penjajahan Hukum Islam
Belanda Delegitimasi Hukum Islam
Reformasi Hukum Islam Era Kemerdekaan

Deskripsi Mata Kuliah:

Hukum Perdata Islam di Indonesia komponen Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) dengan bobot 3 SKS yang wajib diambil oleh semua mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan AS. Mata kuliah ini membicarakan hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam bentuk hukum keluarga Islam bagi masyarakat Muslim. Materi pembahasannya merentang mulai sejarah (politik) berlakunya hukum Islam berikut teori-teorinya, hingga penyusunan aturan-aturan (Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam) yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku dan diterapkan secara legal formal sesuai aturan main negara.

Standar kompetensi:

Apa yang diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini?

Mahasiswa memiliki pengetahuan memadai, dapat memahami dan menganalisis berbagai dinamika yang terkait dengan hukum perkawinan Islam serta dapat menyikapinya secara bijaksana dan menjelaskannya secara ilmiah. Dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan evaluasi dan berupaya menunjukkan alternatif pemecahan masalah atas isu-isu maupun peran dan signifikansi hukum perdata Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum perkawian dan keluarga.

Ranah dan Proses Integrasi-Interkoneksi:

Sebagai suatu disiplin keilmuan, Hukum Perdata Islam Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Keberadaannya saling berkait dengan bidang keilmuan lain sehingga membentuk sebuah proses integrasi dan interkoneksi. Integrasi dan interkoneksi ini berlangsung pada berbagai level, baik filosofis, metodologis hingga strategis.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia sesungguhnya bersumber dari dan disusun dengan tiga sistem hukum yang berbeda (hukum Islam, adat, dan Barat). Secara filosofis, pembahasan tentang nilai dan prinsip dasar dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia terkait dengan sistem dan prinsip-prinsip yang berkembang pada ketiga sistem hukum tersebut. Atas dasar ini, pengetahuan teoretis mengenai teori dan prinsip hukum sangat penting untuk dikuasai seperti ushul fiqh, qawaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam untuk pengayaan teoretis mengenai prinsip hukum Islam, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum di Indonesia dan hukum keluarga untuk hukum positif dan hukum adat untuk hukum adat.

Secara metodologis, pembentukan dan perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak cukup hanya didekati dengan pendekatan normatif keagamaan saja. Pendekatan saintifik sangat penting untuk mengkaji perkembangan dan paktek hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Selain pengetahuan normatif mengenai hukum Islam, hukum adat dan hukum positif, bekal teoretis ilmu-ilmu sosial seperti teori-teori dalam tradisi sosiologi dan antropologi sangat penting untuk dikuasai sebagai pendukung mata kuliah ini. Pada level ini, beberapa mata kuliah seperti fiqh munakahat dan hukum perdata sangat penting sebagai bekal pengetahuan normatif mengenai hukum perdata Islam di Indonesia. Sedangkan mata kulaih sosiologi, terutama sosiologi keluarga dan juga antropologi mempunyai peranan penting dalam melihat hukum perdata Islam di Indonesia secara kritis.Selanjutnya, oleh sebab itu, maka proses yang sama harus pula dilakukan dalam strategi pembelajarannya.

Proses integrasi dan interkoneksi pada wilayah filosofis dan metodologis di atas berimpliksi pada proses dan strategi pembelajarannya. Di level strategi ini diterapkan proses belajar secara kritis, dengan cara memadukan analisis normative keagamaan dan yuridis pada satu sisi dengan ragam pendekatan kritis yang lazim digunakan dalam teori-teori sosial.

Mata Kuliah pendukung Proses Integrasi-interkoneksi

Pengantar Ilmu Hukum,Pengantar Hukum Indonesia,Pengantar Hukum Keluarga,Fiqh Munakahat,Hukum Adat,Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata, Sosiologi keluarga, Antropologi hokum, Filsafat Hukum Islam

Tugas-tugas

Klipping:

Temukan satu kasus hokum perdata Islam.. Klipping bisa diambil dari berita di surat kabar, baik Koran atau majalah. Bisa juga diambil dari perkara hokum yang sedang ditangani pengadilan agama, Bahkan bias juga dari kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Deskripsikan dengan jelas apa persoalannya. Siapa pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana penyelesaian yang diambil.

Makalah

Dari kasus dan persoalan yang telah diperoleh dalam klipping yang anda temukan, tulislah menjadi sebuah paper, lengkap dengan pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Klik di sini untuk lihat Situs Perpustakaan Gratis

Selamat Datang Di...

2011-03-07T21:49:00.001-08:00

“PUBLIK SYARI’AH”

Dialog Membumikan Syari’ah yang Ramah

Publik Syari’ah: Membumikan Syari’ah yang Ramah

Tema Syari'ah di ruang publik ini penting diajukan pertama, untuk mengisi minimnya kajian tentang arah dan cetak biru studi hukum Islam kontemporer. Kedua, tema ini terasa penting pula sebagai kritik dan alternative atas menguatnya birokratisasi dan politisasi Syari’ah. Publik Syari’ah tentu saja mengandaikan Syari’ah yang ramah sebagai wacana publik, sebagaimana awal kehadirannya di muka bumi. Cara berpikir, keyakinan dan paradigma yang melandasi publik Syari’ah seperti dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan generasi awal adalah solusi ideal terhadap problematika hukum Islam seperti akan terurai di bawah ini.

Problematika Hukum Islam

Wilayah Studi/Daftar Isi

Download Gratis

2011-03-07T21:47:00.000-08:00

Selamat Datang Di..

2010-08-17T00:01:00.000-07:00

“PUBLIK SYARI’AH”

Dialog Membumikan Syari’ah yang Ramah

Publik Syari’ah: Membumikan Syari’ah yang Ramah

Problematika Hukum Islam

Wilayah Studi/Daftar Isi

Daftar Isi

2010-08-16T23:49:00.000-07:00

Berikut ini adalah daftar isi artikel-artikel yang telah terpublikasi dalam posting-posting blog Publik Syari'ah. Kami akan terus berupaya memposting artikel-artikel lain yang bermanfaat.

Oleh: Cipto Sembodo

Puasa MElejitkan Kecerdasan Spiritual dan Emosional

2010-08-14T02:19:00.000-07:00

Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi dan Spiritual

Summary:vistawacana
Setiap bulan Ramadhan umat Islam diwajibkan untuk ber-puasa. Sebenarnya apa pengertian puasa ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu sosial? Sering kita dengar, tujuan puasa adalah taqwa dan puasa itu menyehatkan. Bagaimanakah semua itu dan meletakkan semua atribut keagamaan itu agar relevan secara sosial serta memberikan kontribusi positif dan nyata?

Salah satu upaya itu dapat dijelaskan dengan perspektif integrasi dan interkoneksi ilmu-ilmu sosial dan teks-teks normative keagamaan. Dalam konteks bulan Ramadhan, maka puasa yang secara fiqh disebut ibadah ternyata mampu melejitkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Bagaimanakah hal ini terjadi. Beberapa paragraf di bawah ini berusaha menjelaskan hikmah besar dibalik rukun Islam yang ke-empat itu.
Puasa adalah Ibadah Tanpa Bentuk
Puasa secara Syar'i adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, yaitu makan, minum dan semacamnya dan pemenuhan nafsu dan kebutuhan biologis sex, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. (Al-Baqarah 187). Sedangkan ketentuan hari-harinya selama satu bulan penuh disebutkan pada surat yang sama ayat 185.
Pengertian puasa sebagai menahan diri ini tentu saja seiring dengan pengertian bahsanya. Dalam bahasa Arab, Shiyam atau Shaum berarti menahan diri, mengekang, menjaga. Dalam pengertian longgar mungkin lebih tepat diartikan "mengelola". Bukankah menahan diri untuk tidak berbicara juga disebut "puasa bicara?" Tentang puasa bicara, menahan diri dari tidak berbicara, al-Qur'an juga menyebutnya dengan istilah Shaum. Ini terjadi pada kasus Ibunda Nabi Isa , seperti diceritakan dalam surat Maryam ayat 26.
Jelas dari pengeritan di atas bahwa puasa itu ibadah tanpa bentuk. Maksudnya bukan tidak ada bentuknya, tetapi bentuknya tidak kasat mata, tidak dapat dilihat, diraba, disentuh, dicium dan didengar dengan panca indra. Mengapa ? karena ditilik secara praktis-amalan yang dikerjakannya, puasa bukanlah kata-kata atau do'a. Bukan pula sebentuk gerakan-gerakan tertentu semacam shalat, dzikir. Puasa juga tidak menggunakan materi sebagai medianya seperti zakat atau sodaqoh.
Tetapi disitulah terletak keistimewaan puasa. Karakteristik "non-verbal" dan "tak-kasat mata" dan tak berbentuk inilah yang menjadikan puasa efektif sebagai metode atau terapi Ilahi untuk pendidikan dan character bulding manusia. Sebab, puasa tidak dapat dipamerkan dan dijadikan ajang atau media menampakkan kesalehan religius atau mempertontonkan keberislaman semu di muka publik atau terhadap orang lain sekalipun. Di sinilah maksud hadits Qudsi Nabi SAW. riwayat al-Bukhari bahwa puasa itu bersifat private. "Setiap amal anak adam itu adalah milik ia sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku (Allah swt), dan Aku (Allah swt)-lah yang akan membalasnya.
Taqwa dan Kecerdasan Emosional-Spiritual (Taqwa dan ESQ)
Puasa adalah rukun/pilar Islam yang ke-empat. Keberislaman seseorang tidak akan tegak tanpa puasa. Begitu penting puasa, hingga diwajibkan oleh Allah swt sendiri dalam surat al-Baqarah 183 maupun Rasulullah saw.dalam hadits rukun Islam.
Letak pentingnya puasa sesungguhnya berada pada diri pelakunya sendiri. Dalam Qur'an disebutkan, puasa bertujuan agar kalian menjadi bertaqwa. Menjadikan artinya memproses, mengolah diri dan jiwa yang berpuasa menjadi berkepribadian taqwa. Jadi taqwa adalah "kualitas" kepribadian, atau pribadi yang berkualitas.Makna kualitas ini tampak dalam ciri-ciri orang yang bertaqwa (muttaqin) seperti disebutkan dalam Qur'an, misalnya surat al-Baqarah ayat 1-5 dan Ali-'Imran ayat 133-136.
Pada suarat al-Baqarah ciri-ciri muttaqin yaitu percaya pada hal-hal ghaib, mendirikan shalat, menginfakkan sebagian rizqi-Nya. Setelah itu adalah orang yang membenarkan kitab-kitab sebelum al-Qur'an serta percaya pada hari akhirat. Senada dengan itu, surat Ali 'Imran menandai orang bertaqwa adalah mereka yang berinfaq/tetap memberi dikala susah, sempit maupun dikala lapang dan senang, mampu manahan amarahnya dan memberi maaf kepada manusia yang berbuat salah kepadanya. Disambung setelah itu dengan ingat kepada Allah swt dan segera bertaubat tidak mengulangi perbuatannya yang keji dan berhenti menganiaya/merugikan diri sendiri.
Kedua suat itu ternyata sama-sama menyebutkan untuk tetap berinfaq atau memberi, menyisihkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan baik di kala sempit maupun di kala lapang, mampu menahan amarah dan memaafkan. Bagi seorang Muslim, ini haruslah dimaknai untuk tetap dan senantiasa berbagi "materi", tidak kikir kepada kaum papa dan mereka yang tidak berpunya dalam kondiri apapun. Pada saat yang sama tidak gampang marah, lepas kendali karena marah dan pemaaf.
Perintah dan karakter moral religious seperti itu memang mudah diucapkan. Tapi jelas membutuhkan kemampuan dan pembiasaan, latihan lebih untuk melaksanakannya. Pertama membutuhkan daya intelektual untuk memahami dalam jangka panjang dan strategis bahwa mampu manahan amarah artinya mengelola emosi agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan berbagi materi artinya adalah berbelas kasihan. Lebih dari itu juga membutuhkan kematangan emosional. Tetapi di atas kedua kecerdasan intelektual dan emosional itu diperlukan kecerdsan spiritual untuk mempertahankan keajekannya, kontinuitasnya. Kecerdasan spiritual diperlukan untuk memandu dan menemukan makna hakiki kehidupan dan perbuatan kita di dalamnya, sehingga tidak kecewa di saat-saat sulit serta mampu mempertahankan kebiasaan positif dan humanis itu.
Nah, puasa, dengan karakteristiknya yang non-verbal dan kasat mata itulah yang akan mengantarkan pelakunya mempunyai kepribadian berkualitas atau bertaqwa ini. Bukankah dengan puasa kita diajari untuk ikhlas, tidak pamer ibadah apalagi kemegahannya?Bukankah dengan tidak makan-minum secara sosial kita sebenarnya diajari untuk ikut merasakan, berempati terhadap penderitaan orang lain? Puasa mengajari kita untuk konsisten terus menerus berbuat kebajikan. Semuanya tentu sangat efektif karena dibungkus dengan pahala Ramadan. Wallahu a'lam.

Puasa Melejitkan Kecerdasan Emosi dan Spiritual Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2029224-puasa-melejitkan-kecerdasan-emosi-dan/

PRAKTEK DAN TEORI BERNEGARA ISLAM

2010-08-02T18:03:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca artikel lain:

NII Devolusi Negara Islam
Asal-Usul Pembaharuan Hukum Islam
Sekularisasi Hukum Islam
Problematika Pembaahruan Hukum Islam
Situs Perpustakaan Gratis

Tinjauan terhadap praktek dan teori bernegara Islam pada masa-masa awal mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus kompleks. Islam adalah sistem kepercayaan di mana agama berhubungan erat dengan persoalan politik kenegaraan. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam ralitasnya komunitas Islam berifat spiritual sekaligus temporal. Islam adalah agama (din) dan sekaligus negara (daulah).

Pandangan seperti itu didukung oleh kenyataan bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW. membentuk satu bentuk negara-kota (city-state) di Madinah yang bersifat ketuhanan. Dalam komunitas baru itulah (622-632) Muhammad SAW. menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin keagamaan. Beliau adalah seorang Nabi, pemimpin negara, panglima pasukan perang, hakim dan juga seorang penentu kebijakan. Otoritas seperti itu didasarkan pada al-Qur’an. Dalam membuat keputusan, Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik sering kali meminta masukan dari sekelompok kecil elit pengikutnya (Sahabat). Selain itu, pada masa ini pula dibentuk sebuah Piagam Madinah (624) sebagai kesepakatan bersama elemen-elemen masyarakat Madinah untuk hidup damai.

Segera setelah wafatnya Nabi SAW. tahun 632, masyarakat Islam generasi pertama itu telah dihadapkan pada sebuah krisis konstitusional pertama dalam sejarah politik, hukum dan sosial Islam: siapa yang harus menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin komunitas Islam yang telah dibentuk itu?. Meskipun Islam diakui sebagai sistem kepercayaan yang memuat secara lengkap tata cara kehidupan duniawi dan ukhrawi–sebagaimana disinggung di atas— dan Nabi sendiri merupakan pemimpin politiknya, tetapi baik al-Qur’an maupun sunnah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas mengenai bentuk pemerintahan ataupun lembaga-lembaga politik lainnya. Jadi, sejak awal kaum muslim telah dituntut untuk berimprovisasi mengenai bentuk dan sifat pemerintah.

Itulah nilah fakta pertama yang mengiringi perjalanan pentas peradaban Islam. Dipilihlah kemudian para Khalifah ar-Rasyidah pengganti Nabi SAW. dengan cara dan mekanisme pemilihan yang berbeda-beda. Abu Bakar (632-634) terpilih melalui suatu perdebatan sengit di Saqifah Bani sa’idah. Umar ibn al-Khattab (634-644) menjadi khalifah melalui penunjukkan atau wasiat pendahulunya. Sedangkan Utsman ibn ‘Affan (644-656) dan Ali ibn Abi Thalib (656-661) keduanya terpilih melalui pemilihan.

Periode khulafa ar-Rasyidun sesungguhnya telah memunculkan dua prinsip yang lebih maju dalam sistem kenegaraan Islam klasik, yaitu ikhtiyar dan bay’ah. Artinya, seorang pemimpin pengganti Nabi haruslah dipilih diantara sahabat-sahabatnya, kemudian dikukuhkan dengan bay’ah (sumpah setia). Namun demikian, kedua prinsip itu berubah dan digantikan dengan prinsip monarki ketika kekuasaan Islam dijalankan melaui bentuk Dinasti, baik Umayah (661-750) maupun Abasyiyah (750-1258). Setelah jatuhnya Dinasti Abasyiyah, dunia Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan regional yang berperan sebagai negara-negara teritorial. Hal ini terus berlangsung sampai Dinasti Utsmasi (1281-1922) berhasil mengembalikan keutuhan Islam ke dalam bentuk kerajaan yang terkenal dengan kekholifahan Turki Utsmani.

Praktek bernegara yang telah berjalan di atas itulah pada akhirnya yang membentuk teori dan pemikiran tentang sistem kenegaraan dalam Islam. Teori politik-kenegaraan Islam terwujud berkat perkembangan historis yang menjadi tema bahasannya. Namun harus diakui bahwa konsep-konsep utama baru berkembang ketika lembaga politik yang menjadi subjek teorinya telah mengalami kemunduran. Di sinilah kemudian dapat kita pahami mengapa tema utama yang menjadi perhatian para pemikir politik Islam adalah asal-usul negara, bentuk negara monarki, tentang institusi khilafah yang universal, otoritas kholifah dan hubungan muslim dengan non-muslim dan sebagainya. Pendeknya, teori-teori politik dan sistem kenegaraan yang dikembangkan pada masa klasik ini adalah dimaksudkan sebagai legitimasi dan mempertahankan status quo.

Tokoh-tokoh intelektual politik Islam klasik seperti Ibn Arabi, al-Ghazali (1058-1111) dan Ibn Taimiyah (1263-1328) bahkan menyatakan bahwa pemimpin negara (sultan, raja atau khalifah) adalah perpanjangan tangan kekuasaan sekaligus mandat Allah SWT. Ini berimplikasi kepada keharusan secara keagamaan terhadap kekuasaan. Berangat dari sinilah sehingga, sepanjang sejarah peradaban Islam, terlihat adanya hubungan yang secara umum menampilkan pihak penguasa (imam, khalifah, amir atau sultan) berada pada posisi superior terhadap pihak yang dikuasai (ummat), dengan kekuasaan mutlak dan kedaulatan yang bersifat Ilahiah.

Tidak terlalu banyak kritik terhadap praktek-praktek kekuasaaan yang demikian superior dan sakral. Ibn Khaldun (1332-1406) mungkin dapat disebut sebagai telah mengurangi bobot sakralitas itu dengan pendapatnya bahwa khalifah hanyalah merupakan pengganti posisi Nabi secara sosiologis. Kritik lainnya tampak lebih bernada gugatan secara moral, seperti tuntutan keadilan, penyampaian amanat dan sebagainya seperti pemikiran Ibn Taimiyah. Kritik yang bersifat sistemik untuk menggugat superioritas kekuasaan jarang kita temukan. Mungkin hanya al-Mawardi (975-1059) yang mengajukan alternatif tentang hal itu dengan teori “kontrak sosial”-nya. Dan dengan kontrak sosial inilah secara teoretis, seorang penguasa bisa dibebas-tugaskan, dimakzulkan dari jabatan kekuasaannya.

Pemikiran politik Islam klasik secara keseluruhan juga menempatkan agama di atas politik, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan agama dan negara. Selain itu, pada periode ini dunia Islam masih berada di bawah satu kesatuan politik khilafah Islamiyah. Inilah yang membawa pemikiran politik Islam klasik mengatakan bahwa pemerintahan Islam harus bersifat trans-nasional, tidak mengenal apa yang kini disebut geo-politik, nasionalisme dan sejenisnya.

PROBLEMATIKA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

2010-08-02T18:02:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Artikel lain yang terkait:

Asal-usul Pembaharuan Hukum Islam
Sekularisasi Hukum Islam

Problematika Hukum
Berbagai pembaharuan hukum Islam sebenarnya tidak pernah lepas dari problematika yang menyertainya. Pembaharuan hukum Islam, misalnya, selalu berkait dengan soal epistemology –dan selanjutnya metode-- dari sumber mana dan dengan cara bagaimanakah hukum Islam (harus) diperbaharui. Pembaharuan hukum Islam juga memerlukan institusi (social dan politik) dan individu yang terlibat di dalamnya. Demikian juga, pembaharuan juga pada akhirnya berhubungan dengan persoalan “otoritas” dalam hukum Islam; “siapakah yang berhak memberikan atau membuat aturan hukum?” serta bagaimana hukum dalam Islam harus diterapkan di dalam system negara bangsa yang baru terbentuk pasca kolonialisasi negara-negara non-muslim?.

Kecenderungan dan Trend
Secara umum, sebagaimana akan kita lihat pada pembahasan di bawah ini, dapat dapat di ditarik suatu garis besar yang melatar-belakangi upaya pembaharuan hukum Islam di Negara-negara Muslim. Begitu pula, kecenderungan-kecenderungan yang lazim dilakukan dalam proses penggunaan methode reformasi dapat dipetakan. Akan tetapi problem solving atas berbagai persoalan berkait dengan pembaharuan tersebut mengambil beragam bentuk, pendekatan, waktu serta cara yang berbeda-beda dari satu Negeri muslim ke Negara muslim yang lain.

Turki lebih awal melakukan pembaharuan hukumnya dengan cara mengimpor begitu saja hukum-hukum Eropa (Perancis, Italia dan German)--di luar hukum keluarga— daripada, misalnya, melakukan re-interpretasi terhadap hukum-hukum Islam yang ada. Meskipun langkah ini juga diikuti oleh negeri-negeri Muslim lain namun Mesir, misalnya, telah berusaha menyusun hukum baru dengan membuat sintesa dari hukum Islam dan hukum Eropa.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipahami mengingat latar belakang spesifik yang dihadapi oleh masing-masing negeri muslim juga berbeda. Pertemuan Islam dengan Barat modern juga terjadi pada intensitas dan cara yang berbeda-beda. Kebanyakan Negeri-negeri muslim ternyata mengalami kontak langsung dengan Barat melalui penjajahan negerara-negara Eropa. Dan mereka merasakan adanya kebutuhan terhadap hukum baru bersamaan dengan kemerdekaan negara yang mereka raih. Tentu saja ini berbeda dengan Turki, atau Arab Saudi, Iran dan Yaman yang tidak pernah mendasarkan pembaharuannya karena tekanan penjajahan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tradisi pembaharuan dalam hukum Islam sesungguhnya memiliki sejarah yang amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga masa ke-emasan Islam itu sendiri ketika hukum Islam menegaskan supremasinya. Bahkan Islam itu sendiri adalah hadir sebagai pembaharu masyarakat jahiliyah Arabia.

Dari segi metodologi pembaruan hukum Islam juga dilakukan dalam berbagai bentuk. Menurut John L. Esposito, seringkali pembaharuan dilakukan melalui Istislah dan Adat atau ‘Urf. Keduanya dipandang paling sesuai, karena memberikan kesempatan yang luas untuk berijtihad dan dengan jelas menekankan pada tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Di samping itu, talfiq dan takhayyur juga sering dipergunakan, misalnya untuk menyusun undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan lebih sering dengan pertimbangan praktis dan pragmatis. Semua metode tersebut, selama masih dalam bingkai madzhab-madzhab fiqh Islam tradisional, maka Tahir Mahmood menyebutnya sebagai pembaharuan hukum Islam yang bersifat intra-doctinal .

Metode lain yang dipergunakan dalam pembaharuan adalah extra-doctrinal reform . Dalam hal ini pembahaurn dilakukan dengan menyusun interpretasi yang sama sekali baru dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan ketentuan fiqh tradisional. Contohnya adalah larangan poligami di Tunisia, hukum perkawinan IslamTurki dan wasiat wajibah.

Masih ada lagi, sebagaimana dituliskan oleh Tahir Mahmood, upaya pembaharuan juga dilakukan melalui peraturan-peraturan pemerintah (regulatory reform). Meskipun dengan cara seperti ini pembaharuan tidak langsung dikenakan terhadap aturan fiqh, tetapi akibat yang dihasilkannya (semangatnya) sama, yaitu misalnya, mempersulit poligami dan perceraian.

PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

2010-08-02T18:00:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca juga artikel ini:

Asal-usul Pembaharuan Hukum Islam
Problematika Pembaharuan Hukum Islam
Sekularisasi Hukum Islam

Pengertian
Secara tekstual, pembaharuan (tajdid) menurut Ahmad Jainuri dan Bustami Muhammad Sa’id adalah upaya pembersihan ajaran agama dari berbagai hal yang sesungguhnya bukan ajaran agama, tetapi disalah-pahami sebagai ajaran agama. Di sisi lain, pembarhauan atau reformasi (islah) berarti pula upaya menjawab berbagai tatangan zaman. Pengertian terakhir ini, hemat penulis, lebih tepat disebut “pembaharuan”. Sedangkan yang pertama lebih tepat disebut pemurnian atau purifikasi.

Usaha-usaha pembaharuan/pembaruan (tajdid dan islah) --yang dalam masa modern muncul dengan berbagai predikat, seperti reformisme, modernisme, puritanisme bahkan fundamentalisme-- sebenarnya memiliki dasar-dasar teologisnya dalam pengalaman sejarah kaum Muslim. Dalil naqli yang sering dikutip adalah hadits nabi yang berbunyi:

"عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ص.م. قال: إن الله يبعث لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" . Sebagai suatu bentuk implementasi ajaran Islam pasca Nabi SAW., maka pembaruan (tajdid dan islah) merupakan wacana yang inhern dalam kehidupan kaum Muslim. Karena itu, ia mencerminkan sebuah mata rantai dam kontinuitas sejarah.

Pembaharuan dalam Islam, dengan demikian merupakan pengejawantahan dan konsekuensi logis dari misi universal Islam, yang mencakup semua nilai dan aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Anbia ayat 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Karena itu, kebutuhan untuk membumikan dan memperbaharui nilai-nilai Islam tersebut akan selalu muncul ke permukaan.

Sementara itu, hukum Islam hidup dan berkembang dengan tidak pernah terlepas dari dimensi waktu serta ruang sejarah. Inilah pada dasarnya yang membentuk karakter hukum Islam responsif, adaptif serta dinamis. Sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, maka hukum Islam juga selalu dituntut untuk memberikan pemecahan atas bermacam problem yang terjadi di dalam setiap zaman masyarakat bumi.

Di sinilah, menurut penulis, menjadi relevan menghubungkan pembaharuan dengan modernisasi di Barat. Maksudnya, dinamika inhernt di dalam hukum Islam tersebut sebenarnya memperoleh momentumnya kembali ketika Islam mengalami kontak langsung dengan Barat modern. Seperti dikatakan Harun Nasution wacana “pembaruan“ dalam khazanah pemikiran Islam hampir identik dengan “modernisasi”. Istilah Modernisasi dan modernisme itu sendiri berasal dari Barat yang mengandung pengertian aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat dan institusi-institusi lama untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya kontak dunia Islam dengan Barat di awal abad ke-19, ide-ide tersebut masuk ke dalam dunia Islam, sehingga memunculkan pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru.

Tujuan Pembaharuan Hukum Islam

Jika pembaruan ini dibawa ke dalam konteks hukum Islam, maka yang dimaksud “pembaharuan hukum Islam” adalah “upaya untuk melakukan penyelarasan pemahaman dan aplikasi ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern dengan tetap berdasarkan pada semangat ajaran Islam”. Hal ini menurut Amir Syarifuddin dapat berbentuk reformulasi fiqh, yaitu perumusan ulang atas rumusan yang telah diberikan oleh para mujtahid terdahulu. Hal ini dilakukan --karena satu dan lain hal-- setelah bergantinya masa rumusan-rumusan fiqh lama menjadi sulit untuk diterapkan dalam kehidupan empiris. Agar hukum Islam dapat diterapkan dalam kondisi aktual, maka diperlukan reformulasi fiqh.

Dari kajian di atas dapat ditegaskan bahwa usaha apapun yang dilakukan, baik oleh individu, organisasi maupun pemerintah, jika berorientasi ke arah penyelarasan pemahaman dan penerapan ajaran Islam di bidang hukum dengan perkembangan-perkembangan modern sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil dan proporsional terhadap berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, maka semua usaha tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum Islam.

Fakta sejarah pun merekam bahwa keduanya hadir secara beragam, yang mencerminkan jawaban kontekstual terhadap persoalan yang dihadapi dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Jadi, dinamika social yang bersifat eksternal sesungguhnya merupakan sebab langsung adanya pembaruan. Namun demikian, pembaruan itu sendiri juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan dan semangat religious yang bersifat inherent, yang ada di dalam dirinya sendiri.

Sampai di sini pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan hukum Islam, ada apa dengan hukum Islam sehingga perlu pembaharuan? Berhubungan dengan sejarah, kapankah ide-ide dan proses pembaharuan hukum Islam tersebut mulai menggejala dan mewacana di dunia Muslim?

ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM

2010-08-02T17:57:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Artikel terkait lainnya:

Problematika Pembaharuan Hukum Islam
Tekstualitas Studi Hukum Islam
Sekularisasi Hukum Islam

Dari manakah asal-usul pembaruan hukum Islam? Benarkah asal-usul pembaruan atau reformasi hukum Islam hanya muncul di kalangan umat Islam setelah bersentuhan dengan Barat? Sebaliknya, asal-usul dan semangat pembaharuan hukum Islam itu tidak ada yang inherent dalam batang tubuh hukum Islam sendiri? Benarkah demikian? Tulisan ini bermaksud menepis anggapan miring sementara orientalis itu.

Para sejarawan umumnya membagi sejarah perkembangan hukum Islam ke dalam tiga periode, pembentukan/pertumbuhan, kejayaan dan kemunduran [lihat Coulson]. Periode pembentukan dimulai sendiri oleh Nabi dan dilanjutkan oleh beberapa generasi sahabat-sahabatnya. Masa ini dianggap sebagai masa yang paling kreatif dan adaptif terhadap lingkungan disekelilingnya. Di sinilah pula hukum Islam, menurut beberapa sarjana, telah menyerap –untuk tidak mengatakan terpengaruh oleh-- berbagai sistem hukum maupun praktek-praktek asing [H. Liebesny]. Periode kejayaan ditandai dengan munculnya para imam madzhab pada sekitar seratus tahun ke-4 Hijriyah. Di masa inilah disiplin hukum Islam menempati posisi tertinggi baik di tengah dunia akademis, politik maupun sosial. Masa emas hukum Islam ini kemudian berakhir menjadi masa kemunduran ditandai dengan munculnya apa yang dikenal sebagai “tertutupnya pintu ijtihad, the closing gate of ijtihad”.

Terlepas dari persoalan politik yang menyertai debat “tertutupnya pintu ijtihad”, sejak saat itulah tersebar anggapan bahwa hukum Islam telah lengkap dan mapan sehingga umat Islam tidak lagi perlu berijtihad. Mengahadapi berbagai persoalan baru, umat Islam cukup merujuk pada kitab-kitab fiqh. Menurut sementara sarjana Barat, masa ini tidak berhenti sampai sekitar abad ke-19 saat mana umat Islam bertemu peradaban Barat secara semakin intensive. [Schacht, Anderson, Liebesny] Dengan kata lain, pembaharuan hukum Islam hanya dipicu oleh faktor eksternal Barat modern, dan karena itu hanya terjadi di abad modern. Tidak ada faktor internal yang memicunya dan pembaharuan tidak pernah dikenal dalam sejarah hukum Islam pra-modern, karena memang hukum Islam, menurut mereka, statis dan immune terhadap berbagai perubahan.

Harus diakui memang bahwa menggejalanya taqlid dan keadaan jumud itu telah membawa umat Islam kepada kemandegan pemikiran. Sementara itu, pada saat yang sama kehidupan masyarakat terus berubah dan dinamis. An-nusus mahdudah wal ‘awaidu mutajaddidah (Nash-nash itu terbatas sedangkan peristiwa-peristiwa hukum itu senantiasa baru), sehingga memerlukan pembaharuan-pembaharuan pemikiran. Sebab itulah maka kemandekan berpikir ini pada gilirannya mengantarkan umat Islam kepada keterbelakangan dan kesulitan-kesulitan sosial. Hal-hal inipula-lah yang pada akhirnya secara umum melatar-belakangi upaya-upaya pembaharuan dalam hukum Islam.

Tetapi harus dicatat bahwa kemandegkan berpikir disatu pihak dan respon intelektual para ulama hukum Islam di pihak lain telah pernah berlangsung jauh sebelum sejarah dan umat Islam bertemu dengan Barat sebagai entitas budaya yang maju. Jauh sebelum mereka mengenal Barat, ulama dan intelektual Islam telah menyuarakan ide-ide progressif dalam hukum Islam atau apa yang sekarang ini dapat disebut sebagai pembaruan pemikiran.

Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul Jadid-nya, juga Ibnu Taimiyah yang pemikirannya mengilhami hampir semua gerakan pembaharuan berikutnya. Juga ada Imam at-Tufi yang dikenalberani karena konsep maslahatnya. Demikian juga Imam al-Ghazali dan Ash-Shatibi (1400-an) dengan teori maqashid shari’ah-nya, Syekh Waliyullah Ad-dihlawi (1800-an), Ibn ‘Abidin (awal 1900-an) dll, mereka semua telah memperkenalkan metode maslahah yang diambil dari realitas sosial empirik sebagai dasar normatif penyusunan hukum Islam .

Pemikiran-pemikiran mereka dalam banyak hal secara jelas merupakan pembaharuan terhadap konspep-konsep atau pemikiran fiqh maupun ushul fiqh sebelumnya. Ide-ide brilliant dan progressif ulama-ulama muslim tersebut di atas dengan demikian menegaskan sekali lagi bahwa pembaharuan adalah inherent dalam dan telah dikenal dalam sejarah hukum Islam pra-modern. Pada saat yang sama, fakta tersebut menolak anggapan sementara sarjana Barat yang hanya menekankan peradaban Barat modern sebagai tempat dan waktu serta faktor pemicu munculnya gagasan pembaharuan dalam hukum Islam.

Hanya saja, semangat pembaharun inhern tersebut memperoleh momentumnya kembali pada masa modern ketika Islam berhadapan langsung dengan Barat. Sayangnya, pertemuan kedua peradaban besar tersebut tidak berada pada posisi dan tingkat yang setara; Islam dalam pada posisi dan tingkat kemundurannya, sebaliknya Barat pada posisi dan tingkat kemajuannya. Di sinilah bisa dipahami adanya power and knowledge relationship (hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan) dalam pembaharuan hukum Islam di dunia Muslim. Negara-negara Barat modern tidak hanya melakukan political pressure/tekanan politik, bahkan melalui kolonialisasi mereka memberlakukan hukum-hukum sekulernya secara paksa di negeri-negeri Muslim.

Di sinilah –menurut penulis-- harus diakui bahwa pembaharuan dalam hukum Islam itu baru terjadi secara “kontras” (untuk tidak mengatakan meniru) dan besar-besaran setelah terjadinya kontak langsung antara umat Islam dengan Barat modern. Seperti akan dibahas di bawah nanti, umat Islam di hampir seluruh dunia melakukan pembaharuan-pembaharuan (atau lebih tepat disebut modernisasi hukum) dengan mengambil bentuk hukum a la Barat modern, seperti undang-undang yang disponsori oleh politik pemerintah, bukan oleh ilmuwan; tidak seperti fiqh yang disusun oleh fuqaha-- dan terdiri atas ayat, pasal, batang tubuh dan seterusnya yang secara keseluruhan berbeda dari fiqh sebagai bentuk tradisional hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam juga kemudian memasuki materi hukum /substantive law-nya, khususnya berkaitan dengan peningkatan peran dan status perempuan dan anak.

Atas dasar kebutuhan untuk menjawab kemajuan dan dinamika sosial itulah pembaharuan hukum Islam dilakukan kembali di dunia modern. Namun demikian, pembaharuan tersebut kini tidak saja di dorong oleh semangat internal yang ada di dalam sistem hukum Islam itu sendiri, tetapi juga dilakukan dengan mengambil bentuk-bentuk dan beberapa cara berpikir Barat.

“SEKULERISASI HUKUM ISLAM“ ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM ANAK ANGKAT DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

2010-06-26T22:33:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Artikel yang terkait:

Status Anak Angkat di Negara-negara Muslim
Problem Tekstualitas Studi Hukum Islam
Download Artikel Ini

Artikel ini mengetengahkan isu-isu sekulerisasi hukum Islam yang muncul dalam proses pembaharuan hukum anak angkat/adopsi di negera-negara Muslim. Fokus bahasannya diarahkan pada studi perbandingan mengenai status anak angkat di Somalia, Tunisia, Turki dan Indonesia—empat negara yang dalam sistem hukumnya ditemukan pembaharuan cukup berarti berkait dengan status anak angkat/adopsi. Studi ini menemukan bahwa proses pembaharuan hukum adopsi/anak angkat berjalan dihimpit dengan beragam issu sekulerisasi hukum Islam. Namun proses itu juga mencatat sejumlah pembaharuan atau keberanjakan signifikan baik secara vertikal terhadap doktrin-doktrin fiqh madzhab maupun secara horizontal diantara sesama empat negara-negara Muslim tersebut.

A. Pembaharuan Hukum Adopsi/Anak Angkat

Sebagaimana disebutkan pada posting sebelumnya, keberanjakan vertikal yang paling signifikan tentang status anak angkat adalah pengaruhnya terhadap ketetapan hukum yang berhubungan dengan waris dan perkawinan. Mempengaruhi hukum waris, Tunisia tampaknya melangkah paling depan dengan menyatakan bahwa anak angkat harus memperoleh bagian yang sama dibandingkan dengan anak kandung –dalam hak dan kewajiban-- terhadap orang tua (angkat) mereka. Meskipun tidak ditemukan pasal lain yang menjelaskan pembagian waris terhadap anak angkat, tetapi jika hal ini benar, maka jelas merupakan suatu keberanjakan yang sangat liberal dihadapan doktin fiqh. Karena berarti membolehkan apa yang dilarang dalam nash. Sampai batas tertentu, hal seperti ini juga sedikit kelihatan di Somalia.

Indonesia bisa diperbandingkan dengan kedua negara tersebut. Satu langkah lebih maju, Indonesia bahkan telah membuat cara, hilah (?) yang sama sekali baru untuk memberi hak mendapatkan harta almarhum (baca: harta waris) bagi anak/orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah. Ini memang dilakukan dengan cara yang tidak menyalahi aturan pembagian waris biasa, karena anak/orang tua angkat tidak dimasukkan ke dalam ahli waris dzawil furud. Tetapi meskipun namanya wasiat wajibah, kenyataannya hal itu berarti memberi hak kebendaan (warisan) bagi anak atau orang tua angkat.

Berbeda dengan itu, implikasinya dalam perkawinan tidak banyak yang mengatur. Turki-lah yang membuat pembaharuan paling jauh, karena menganggap anak angkat sebagai penghalang perkawinan. Dihadapan doktrin fiqh, ketetapan demikian jelas berbeda, bahkan mungkin bersifat “menantang” terhadap kemapanan yang dilegitimasi ayat-ayat al-Qur’an. Negara-negara muslim lainya, khususnya Indonesia, tidak menghubungkan persoalan anak angkat atau adopsi dengan hukum perkawinan. Somalia sekilas menyebut bahwa adopsi menyebabkan hubungan keluarga, tetapi hanya berhenti sampai di sini. Tunisia justru menyatakan bahwa anak hasil adopsi masih tetap terhalang perkawinannya dengan keluarga aslinya. Hal terakhir ini justru sesuai dengan ketentuan fiqh klasik, sebagaimana didukung oleh nash.

Fenomena keberanjakan juga terjadi dalam prosedur atau tata cara adopsi. Sekali lagi Tunisia berada paling depan dengan memberikan ketentuan begitu detail tentang syarat-syarat pihak pengadopsi, kriteria anak yang akan diadopsi, selisih usia antara keduanya, dan izin dari pasangannya serta harus dilakukan di pengadilan. Dalam prosedur adopsi, Somalia, Indonesia dan Turki berada dibelakangnya. Sebagian prosedur itu adalah sesuatu yang belum pernah didapati di dalam ketetapan fiqh. Tentang pengakuan nasab anak hasil adopsi, Somalia dan Tunisia menyatakan bahwa untuk anak yang majhul an-nasab, hal itu dihubungkan kepada orang tua angkatnya. Sementara Indonesia hanya menyatakan bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya sebatas pemeliharaan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan. Dibandingkan dengan fiqh madzhab, hal ini tidak banyak berbeda. Sedangkan Turki tidak ditemukan keterangan menganai hal ini.

B. Metode Pembaharuan

Somalia melakukan pembaharuan hukum Islam tentang anak angkat melalui metode extra-doktrinal dan intra-doctrinal sekaligus. Yang pertama dapat dilihat ketika Somalia membuat ketetapan yang diambil dari entitas luar, terutama ideologi sosialis, sehingga menghasilkan ketetapan yang berbeda dengan fiqh dalam hak kewarisan. Yang kedua tampak pada upayanya membuat prosedur adopsi yang dikembangkan dari ketentuan fiqh —terutama madzhab Hanafi-- seperti sudah dewasa, selisih umur yang signifikan dan melalui pengadilan. Ketentuan baru ini kemudian diterapkan melalui undang-undang yang bersifat regulatory.

Metode extra dan intra doctrinal reform serupa juga diterapkan di Tunisia. Perbedaannya hanya terletak pada entitas luar yang mempengaruhinya. Di Tunisia, pembagahuan hukum didasarkan kepada penafsiran liberal terhadap Syari’ah Islam serta upaya-upaya modernisasi yang cepat. Hasilnya, sebagaimana dapat dilihat, adalah sampai batas-batas tertentu sangat liberal, seperti dalam implikasinya terhadap kewarisan. Sebaliknya, terhadap prosedur adopsi digunakan metode intra-doctrinal yang –memang berbeda— tetapi pada dasarnya justru menegaskan doktrin fiqh.

Demikian pula Turki, bisa diduga memakai extra-docrinal reform dalam upaya pembaharuannya. Ini tampak ketika mengadopsi berbagai hukum Eropa (Code Sivil Swiss) yang kemudian banyak berpengaruh terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan jelas, hal muncul dalam ketentuan yang menyatakan bahwa adopsi menjadi salah satu penghalang perkawinan.

Indonesia lebih dominan dan canggih memanfaatkan intra-doctrinal reform terhadap ketentuan fiqh madzhab Syafi’i. Memang semangatnya –bahwa anak/orang tua angkat bisa saling mewarisi— diambil dari adat. Tetapi Keberadaan anak angkat tetap ditempatkan pada posisinya semula, tidak diakui sebagai nasab orang tua angkatnya, juga tidak menjadi ahli waris dzawil furud. Menjembatani kesenjangan ini ditempuhlah cara baru yang bisa meng-kompromikan keduanya –tidak melanggar cara pembagian waris Islam dan memberi kemungkinan hak kebendaan. Cara inilah yang diistilahkan sebagai wasiat wajibah. Inilah “ijtihad paling baru” dalam bidang kewarisan dari ulama-ulama Indonesia.

STATUS ANAK ANGKAT DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM: BEBERAPA PEMBAHARUAN

2010-06-26T22:27:00.000-07:00

Download Artikel Ini

Oleh: Cipto Sembodo

A. Keberanjakan Vertikal

Status anak angkat atau adopsi di negara-negara muslim memang tidak seragam. Dibandingkan dengan ketentuan fiqh, terdapat beberapa keberanjakan yang cukup signifikan. Paling tidak ada tiga tingkat keberanjakan dalam hal status anak angkat/adopsi. Pertama, keberanjakan tentang prosedur adopsi. Kedua, keberanjakan pada tingkat status yang diakibatkannya. Ketiga, keberanjakan pada tingkat implikasi atau pengaruhnya kepada ketentuan hukum yang terkait lainnya, baik dalam hak kewarisan maupun dalam perkawinan.

Dalam tata cara atau prosedur, keberanjakan ini terlihat pada ditetapkannya beberapa syarat tertentu dalam proses adopsi. Antara lain ditetapkan bahwa pihak yang diadopsi adalah seorang anak. Juga ditentukan selisih usia antara orang yang mengadopsi dengan anak yang akan diadopsi dan harus disyahkan melalui sidang pengadilan. Lebih dari itu adalah diperolehnya nama (nasab) baru bagi anak hasil adopsi sesuai orang tua angkatnya. Hal-hal ini adalah fenomena baru dan tidak pernah disebutkan sebelumnya dalam ketentuan-ketentuan fiqh. Lebih-lebih tentang perolehan nama (nasab) baru bagi anak hasil adopsi, adalah menentang ketentuan nash; kecuali dalam kondisi anak yang majhul an-nasab (unknown parentage).

Keberanjakan yang lebih signifikan terjadi pada implikasinya terhadap hukum perkawinan dan hak kewarisan. Dikatakan lebih signifikan, karena berakibat merubah suatu sistem hukum yang telah lama mapan dan berjalan di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, Islam tidak memberikan tempat sama sekali kepada anak/orang tua angkat untuk saling mewarisi. Adopsi juga tidak pernah menyebabkan halangan dalam sebuah perkawinan.

Aturan-aturan baru tentang pengangkatan anak ternyata menyatakan sebaliknya. Dapat ditemukan dalam ketentuan baru bahwa misalnya anak angkat harus memperoleh bagian yang sama --dalam hak dan kewajiban—dengan anak kandung terhadap orang tua (angkat) mereka atau anak/orang tua angkat bisa menerima harta peninggalan anak/orang tua angkatnya atau bahkan menjadi penghalang suatu perkawinan.

B. Keberanjakan Horizontal

Secara horizontal, keberanjakan pada tingkat prosedur adopsi berbeda-beda pada setiap negara. Dalam hal selisih usia antara anak dengan orang tua angkatnya Somalia tidak menetapkan “bilangan usia” tertentu, tetapi hanya menyebutkan “layak disebut seorang ayah dihadapan anaknya”. Sebaliknya, Tunisia menyebutkan dengan tegas paling tidak 15 tahun.

Selisih usia ditetapkan sebagai syarat dalam adopsi adalah untuk menjamin niat baik dari pihak yang akan melakukan adopsi. Adopsi hanya boleh dilakukan untuk tujuan menolong pihak teradopsi dan keluarganya, dan bukan untuk tujuan lainnya. Tujuan sosial ini didukung oleh syarat-syarat lain yang ditentukan selanjutnya.

Dalam kaitan dengan syarat-syarat pihak yang akan mengadopsi, Tunisia paling detail mengaturnya, mulai dari seorang yang sudah dewasa, sudah menikah serta memiliki hak sipil secara penuh, berkarakter moral baik, sehat jasmani maupun rohani dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi sampai kepada izin pasangannya untuk melakukan adopsi. Sedangkan Somalia tidak mengaturnya sedemikian detail dan hanya disebutkan “seorang yang telah dewasa”.

Pihak yang diadopsi juga ditentukan dalam UU Somalia dan Tunisia harus masih anak-anak (a minor). Tetapi Tunisia memberi perkecualian bagi anak angkat yang sudah besar apabila memang sejak kecil ia tinggal bersama pihak yang akan mengadopsi.

Tentang pengakuan nasab dari orang tua angkat, baik Somalia maupun Tunisia mengatur dan membolehkan pengakuan nasab terutama terhadap anak angkat yang majhul an-nasab. Indonesia hanya mengakui hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya sebatas pada persoalan nafkah dan biaya pendidikan.

Tentang proses adopsi yang harus melalui pengadilan, tampaknya banyak kesamaan dalam hal ini. Tidak hanya somalia, anak angkat di Indonesia juga harus disahkan di depan sidang pengadilan. Di Turki mungkin juga berlaku hal yang demikian.

Ketentuan-ketentuan di atas menegaskan kembali tentang motivasi sosial sebagai dasar utama dalam pengangkatan anak. Tujuan kemashlahatan bagi anak adopsi ini selanjutnya juga tergambarkan di dalam ketentuan hukum yang berhubungan dengan waris dan perkawinan, sebagaimana dilakukan pembaharuan oleh Tunisia, Somalia, Indonesia dan Turki.

Dari keempat negara yang dibandingkan secara horizontal, ditemukan adanya beberapa kesamaan –juga perbedaan-- dalam pengaturan anak angkat. Berkaitan dengan implikasi terhadap hak kewarisan, hal ini terjadi pada peraturan hukum Islam di Somalia, Tunisia dan Indonesia. Somalia dan Tunisia menyatakan bahwa anak angkat harus menerima bagian yang sama dengan anak kandung –dalam hak dan kewajiban— terhadap orang tua (angkat) mereka. Sedangkan Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa seseorang bisa menerima harta anak/orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Ketentuan hukum Islam mengenai anak angkat di Turki tidak dikaitkan dengan hak waris.

Pemberian hak kebendaan kepada anak angkat itu jelas merupakan satu cara untuk memberikan keadilan di dalam keluarga angkatnya. Sebab harus diakui, seringkali posisi anak angkat dimarjinalkan semata-mata karena ia bukan kerabatnya ketika terjadi suatu konflik. Situasi demikian tentu sangat merugikan anak angkat itu sendiri, terlebih lagi ketika ia masih berusia anak-anak.

Mengenai implikasi atau pengaruhnya terhadap hukum perkawinan, Turki berbeda dengan tiga negara lainnya. Adopsi di Turki telah dianggap sebagai salah satu sebab penghalang perkawinan, meskipun hal ini kontradisksi dengan pasal lain yang mengatur sebaliknya. Di negara Somalia dan Tunisia adopsi tidak sampai menjadi penghalang perkawinan, meskipun dinyatakan bisa membentuk suatu hubungan kekeluargaan (filiation) di Somalia. Indonesia pada pihak lain sama sekali tidak mengaitkan adopsi ini dengan persoalan perkawinan.

Artikel lain yang terkait:

Asal-usul Pembaruan Hukum Islam
Maksud dan Tujuan Pembaharuan Hukum Islam
Problematika Pembhaharuan Hukum Islam

INTEGRASI DAN INTERKONEKSI STUDI HUKUM ISLAM DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL

2010-06-26T22:21:00.000-07:00

Oleh: Cipto Sembodo

Download artikel ini

Baca artikel lain terkait:
Problem tekstualitas Studi Hukum Islam
Arah Baru Studi Hukum Islam
Sekulerisasi hukum Islam
Deprivatisasi Syari'ah
Distertasi/Tesis Islamic Studies

Studi hukum Islam terjebak pada kajian tekstual. Metodologi serta produk hukum Islam itu sendiri juga terjebak pada kajian tekstual dan mengalami problem tekstualitas. Ushul al-Fiqh --ilmu yang mendasari studi hukum Islam-- pun mendefinisikan hukum Islam dengan tidak pernah keluar dari “teks“. Upaya keluar dari problem tekstualitas ini adalah dengan interkoneksi studi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial? Mengapa dan bagaimanakah? Temukan jawabannya dalam pembahasan paragraf-paragraf di bawah nanti. Diskusi sesungguhnya telah penulis tuangkan dalam artikel berjudul ”Interkoneksi Studi Hukum Islam dan Ilmu Sosial”. Tulisan lain yang terkait adalah “Sosiologi Hukum Islam”,

Sesuatu yang diperlukan adalah sebuah upaya mendekatkan, secara epistemologis, dua karakteristik keilmuan Islam dan Barat untuk melahirkan sintesa positif yang diharapkan bermanfaat bagi keduanya, yaitu dapat diterimanya dimensi normatif di dalam analisis sosial keilmuan Barat; sementara bagi ilmu-ilmu keislaman dapat membantu memasukkan fakta-fakta sosial empiris di dalam analisis tekstualnya. Ini adalah satu proses restorasi wahyu dan akal yang harus sampai pada proses metodologis tertentu. Integrasi ini bukanlah suatu percampuran eklektik dari Islam klasik dan Barat modern, tetapi lebih sebagi reorientasi seluruh bidang pengetuhuan kemanusiaan sesuai dengan sejumlah kategori dan kriteria baru atas dasar asumsi-asumsi yang tidak bertentangan dengan Islam.

Apa yang coba diupayakan oleh Louay Safi dalam Towards A Unified Approach to Shari’ah and Sosial Inference, hemat penulis adalah dalam kerangka tersebut di atas. Dalam usulannya, Safi terlebih dahulu menjelaskan bagaimana setiap pengetahuan tidak bisa lepas dari pra-anggapan tertentu atau tidak bebas nilai (value free); bagaimana wahyu juga mengandung suatu “rasionalitas” tertentu dan; bagaimana realitas wahyu dan realitas empiris sama-sama bisa menjadi sumber pengetahuan. Menurutnya, ilmu dan aktifitas ilmiah adalah hasil/ kelanjutan dari ontologi tertentu yang mengaitkan upaya ilmiah dengan individu dan lingkungannya dan melengkapinya dengan dasar motivasional. Sebaliknya, aktivitas ilmiah mengandaikan sejumlah pernyataan tentang sifat eksisten, suatu kebenaran yang harus diakui sebelum terlibat dalam berbagai studi empiris. Oleh sebab itu, memisahkan kebenaran keagamaan (metafisika, wahyu) dari wilayah ilmiah –terutama wilayah ilmu-ilmu sosial-- adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan.

Perlu digasrisbawahi bahwa “ilmu sosial” yang dimaksudkan oleh Safi dalam Towards A Univied Approach to Shari’ah and Sosial Inference, menurut penulis, adalah ilmu sosial kemanusiaan (humaniora) secara umum. Oleh sebab itu, ia tidak hanya terbatas pada ilmu sosiologi saja. Tetapi mencakup pula ilmu sejarah, antropologi, politik dan sebagainya dengan karakternya yang “historis”, empiris. Ini tampak ketika Safi memaparkan kekhasan “ilmu sosial” dihadapan metode-metode kealaman (naturalistic methods).

Lebih jauh upaya Safi telah merumuskan kerangka dan langkah-langkah metodologis bagaimana normativitas (wahyu) dan rasionalitas (empirisitas) itu menjadi mungkin dilakukan dalam suatu analisis integrative. Bagi Safi sendiri hal ini mungkin dilakukan dengan membuat inferensi tekstual dan historis-empiris terlebih dahulu untuk kemudian dibuatkan analisisnya yang bersifat “terpadu” antara keduanya. Kedua inferensi tersebut dilakukan dengan suatu prosedur inferensi.

Upaya penemuan hukum Islam dalam ushul al-fiqh melalui cara berpikir empiris dengan analisis inferensi historis dan tekstual, hemat penulis, merupakan satu capaian intelektual yang perlu diteruskan dalam kerangka interkonesksi dan integrasi dengan ilmu-ilmu social.

Model interkoneksi dan integrasi studi hukum Islam dan ilmu-ilmu sosial di atas memang sengaja diarahkan pada suatu upaya merekonstruksi suatu pemahaman di dalam wilayah baru yang belum ada teks-teks hukumnya dengan menghargai tradisi secara proporsional sekaligus mengurangi kesan arogansi intelektual-tekstualis. Hal ini dilakukan melalui penggabungan teori system dan teori aksi di dalam perangkat analisisnya. Inilah yang secara substansial harus diakui berbeda dari tawaran pembaruan pemikiran hukum Islam yang diajukan oleh Fazlur Rahman, Muhammad Sahrur dan kawan-kawannya. Meskipun begitu, paradigma pembacaan al-Qur’an yang mendasari kerja keilmuan ini masih menggunakan kategori qath’i dan dzanni –satu kategori yang dalam studi ilmu al-Qur’an sangat controversial.

Pembaruan yang ditawarkan Rahman, Sahrur dan kawan-kawannya, berdasarkan analisis Hallaq, lebih tertuju pada produksi makna baru terhadap teks-teks yang telah ada. Sebaliknya, kurang memberikan mekanisme yang jelas tentang bagaimana bersikap secara metodologis terhadap suatu fenomena yang tidak terdapat teksnya. Inilah yang memberi kesan abstrak dan intelektual oriented, sehingga kurang membumi.

Tentu saja, metode integrasi dalam penemuan hukum Islam mengandaikan konskuensi epistemologis, berupa pengakuan bahwa hukum Islam tidak hanya dapat diderivasi dari sumber tekstual saja, melainkan juga dapat diadaptasi dari realitas sosial-historis empiris. Kajian ushul al-fiqh, dengan demikian tidak saja bersifat sui-generis, tetapi juga cum-empiris.

Menutup essay ini, penulis berpendapat bahwa suatu interkoneksi dan integrasi studi hukum Islam (Ushul al-Fiqh) dan ilmu sosial memang menjadi suatu kebutuhan yang perlu terus ditindaklanjuti. Ini penting agar hukum Islam dapat terus dan kembali bermain dalam regulasi masyarakat di mana proses modernisasi tenngah berjalan begitu sangat cepat meliputi dan merasuksi seluruh bidang garap dan media kehidupan manusia. Wa Allâh A‘lam.

Download Referensi:
Trend Kriminalisasi Reformasi Hukum Keluarga Islam
Studi Sosiologi Hukum Islam
Syari'ah dan Perubahan Sosial

PROBLEM TEKSTUALITAS STUDI HUKUM ISLAM

2010-06-26T22:13:00.000-07:00

Oleh: Cipto SM.

Download Artikel Ini

Baca juga tulisan berikut ini:
Arah Baru Studi Hukum Islam
Integrasi dan interkoneksi Studi Hukum Islam dan Ilmu Sosial
Deprivatisasi Syari'ah
Sekulerisasi Hukum Islam

Artikel ini mendeskripsikan karakteristik studi hukum Islam yang terjebak pada kajian tekstual. Bukan saja karakteristik hukum Islam terjebak pada kajian tekstual, metodologi serta produk hukum Islam itu sendiri juga terjebak pada kajian tekstual dan problem tekstualitas. Ushul al-Fiqh sebagai ilmu yang mendasari studi hukum Islam, pun selalu mendefinisikan hukum Islam dengan tidak pernah keluar dari “teks“. Ini membaw problem tersendiri ketika hukum Islam harus menyahuti problem bumi di mana ia harus berinteraksi dengan realitas dan persoalan-persoalan non-tekstual. Teks memang penting. Ada apa dengan hukum Islam dan mengapa hal itu terjadi?

Tekstualitas Studi Hukum Islam

Terdapat kesan yang kuat bahwa studi hukum Islam selama ini adalah semata-mata bersifat tekstual, normative dan sui-generis. Kesan demikian sesungguhnya tidak terlalu berlebihan, karena Ushul al-Fiqh sendiri --yang nota bene merupakan metode penemuan hukum Islam— selalu saja didefinisikan sebagai “seperangkat kaidah untuk menyimpulkan hukum syar’i praktis (fiqh) dari dalil-dalil teks- nya yang rinci”.

Ini memberi kesan bahwa kajian metodologi dan hukum Islam terfokus dan tidak lebih dari pada analisis teks. Definisi di atas juga memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks wahyu saja (law in book). Sedangkan realitas faktual-empiris “historis” yang hidup dan berlaku di masyarakat (living law) kurang mendapatkan tempat yang proporsional di dalam kerangka berpikir metodologi hukum Islam.

Kurangnya analisis empiris (the lack of empiricism) inilah satu kelemahan mendasar dari cara berpikir dan pendekatan dalam metode penemuan hukum Islam. Serangkaian metode Ushul al-Fiqh konvensional seperti qiyas, istislah, bahkan ‘urf kurang memungkinkan memberi ruang gerak yang luas dan bebas bagi dimasukannya data-data sosial empiris dalam analisis teoretis dan metode penemuan hukum Islam. Studi Ushul al-Fiqh pada akhirnya masih berputar pada pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan tetap saja bersifat tekstual sui-generis.

Kesulitan demikian juga masih sangat terasa dalam berbagai tawaran metodologis yang diusulkan oleh para pemikir hukum Islam klasik seperti al-Ghazali dengan metode induksi dan tujuan hukumnya maupun asy-Syatibi dengan induksi tematisnya. Meskipun telah merintis jalan pengembangan analisis empiris, tetapi dalam praktek dan kebanyakan tulisannya mereka masih terpusat pada analisis normative-tekstual.

Pembaruan pemikiran kontemporer oleh Fazlur Rahman sampai Muhammad Sahrur, masih belum ketegas menjawab pertanyaan sekaligus persoalan di atas. Meskipun telah demikian jauh diupayakan perluasan makna teks melalui berbagai cara, kecenderungan mendasar tekstualitas sekaligus kurangnya analisis empiris metode penemuan hukum Islam masih belum terselesaikan. Secara metodologis hukum Islam, dengan demikian, masih menyisakan ruang kosong (jarak, distace) antara dirinya dengan realitas di sekelilingnya.

Tekstualitas metode penemuan hukum Islam (Ushul al-Fiqh) tentu bukan suatu kebetulan. Ini adalah karakteristik yang lahir dari satu sistem berpikir dan otoritas epistemologis tertentu. Jika dilacak lebih jauh, maka sebagian besar umat Islam yang menganut subjektifisme teistik menyatakan bahwa hukum hanya dapat dikenali melalui wahyu Ilahi yang dibakukan dalam kata-kata yang dilaporkan Nabi berupa al-Qur’an dan as-Sunnah. Inilah yang tampaknya telah menggiring fokus wacana hukum Islam pada analisis teks-teks suci semata.

Tekstualitas berlebihan metode penemuan hukum Islam telah memunculkan kesulitan dan ketidak-cakapan hukum Islam dalam merespon dan menyambut gelombang perubahan sosial. Karakteristik kajian fiqh klasik yang law in book oriented dan kurang memperhatikan law in action --sebagai akibat dari kecenderungan tekstualitas metodologinya-- tidak kecil kemungkinan akan selalu tertinggal di belakang sejarah; sampai batas tertentu bahkan mungkin ditinggalkan karena tidak releven lagi dengan situasi aktual umatnya.

Aspek lain dari keterbatasan tersebut adalah ketika studi fenomena sosial mengharuskan pendekatan holistik yang dengan cara demikian relasi-relasi sosial disistematisasikan menurut aturan-aturan universal, justru metode klasik bersifat atomistik yang pada dasarnya disandarkan pada penalaran analogis.

Keterbatasan dan ketidakcakapan metode klasik tersebut pada akhirnya membawa kajian keislaman pada satu krisis metodologis yang melanda hampir seluruh wilayah kajian Islam termasuk di bidang hukum. Pada situasi seperti inilah kemunculan satu tawaran alternatif yang bisa menutupi kekurangan metode sebelumnya menjadi sangat diharapkan. Khususnya di dalam hukum Islam, adanya upaya metodologi baru diharapkan bisa memberi jalan yang lebih memungkinkan untuk menjembatani problem tekstualitas tersebut di atas ke arah metode penemuan hukum Islam yang empiris-historis.

Download Referensi:
Trend Kriminalisasi Reformasi Hukum Keluarga Islam
Studi Sosiologi Hukum Islam
Syari'ah dan Perubahan Sosial
Disertasi/Tesis McGill Studi Islam
Wacana Arah Baru Studi Hukum Islam

101 Tip Membantu Anak Sukses

2010-05-29T20:05:00.000-07:00

Apa sajakah tips-tipsnya dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak bolehdilakukan? Selengkapnya klik di sini: 101 Tip Membantu Anak Sukses Untuk perbaikan tulisan kami yang akan datang, mohon dinilai tulisan tersebut.

Kita tentu sepakat,setiap orangtua pastilah menginginkan anak-anaknya kelak menjadi orang yang sukses. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan"sukses" itu? Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, "sukses" diartikan sebagai "berhasil dan beruntung". Sayangnya, tidak dijelaskan lebih jauh apa berhasil itu atau beruntung? Apa kriterianya dan sebagainya. Tetapi yang pasti, setiap orang meimliki ukuran yang berbeda-beda mengenai sukses itu. Ada yang mengukurnya berdasarkan materi, ada juga yang mengukurnya dengan jumlah prestasi dalam berbagai ajang kompetisi dan sebagainya. Tak ada yang salah, semua sah-sah saja. Namun, masing-masing mewakili cara pandang dan pandangan dunia yang dianut dan ingin diterapkan dalam praktek hidupnya.

Bagaimana menerapkan kriteria sukses pada anak? Pada usia anak-anak yang masih tumbuh dan berkembang, bermacam kriteria seperti materi dan prestasi jelas tidak tepat dan tidak baik. Sebenarnya, anak sudah dapat disebut sukses apabila ia dapat meraih hasil yang dicapai berdasarkan potensinya. Tak berarti anak harus menjadi juara diantara teman-temannya. Sekalipun ia hanya menduduki peringkat akhir di kelas, jika dalam prosesnya anak ini menunjukkan kegigihan, maka keberhasilannya naik kelas harus disebut "sukses", prestasi dan pencapaian. Intinya, kesuksesan tiap anak berbeda-beda, sesuai dengan potensinya masing-masing. Orang tua perlu mengembangkan potensi/kemampuan anak secara optimal, agar ia dapat memperoleh hasil yang maksimal pula.

Ada berbagai cara dan tips untuk membantu ancapai sukses. Syarat pertama yang harus ada pada semua kriteria sukses adalah sehat dan bahagia. Inilah kunci awalnya. Dengan sehat, semua mungkin dilakukan, dan akan lebih baik hasilnya. Demikian juga bahagia. Jika seorang anak bahagia, tentu banyak hal yang dapat dia capai. Dengan sehat dan bahagia akan mengantarkan anak-anak menjalani dan melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik, sukses pada masanya, dan sukses pada masa berikutnya.

Untuk mendampingi dan membantu anak menuju sukses tentu saja diperlukan cara praktis seperti tips, strategi dan arahan positif tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, penting dilakukan dan penting juga untuk ditidak dilakukan.

Pertama, PERHATIKAN POLAH ASUH. Ada 8 hal yang perlu dilakukan, yaitu menciptakan suasana demokratis di rumah, menghindari pola asuh otoriter, dan menjauhi sikap over protektif, serta jangan sampai antara ayah-ibu berbeda pola asuhnya. Masih dalam memperhatikan pola asuh, jalinan komunikasi juga mutlak dibangun. Selain itu, bermainlah dengan anak dan berikan kasih sayang yang cukup serta hindari pemanjaan. Satu hal yang dilarang dalam konteks pola asuh ini adalah, "jangan pernah membanding-bandingkan Anak", baik diantara saudaranya apalagi dengan anak-anak orang lain. Jika terpaksa melakukannya, ambillah sisi yang positif. Tiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan.Tugas orang tualah untuk meminimalisasi kekurangan, menutupinya dengan potensi lainnya dan memaksimalkan kelebihan anak.

Kedua, AJARKAN PERILAKU YANG BAIK. Untuk mengajarkan perilaku yang baik, setidaknya biasakanlah bersikap sopan-santun. Tanamkan nilai-nilai kejujuran. Tumbuhkan sifat dapat dipercaya . Ajarkan tolong menolong. Ajarkan saling menghormati. Tanamkan sikap adil. Ajarkan berbagi. Tak lupa pula, latih anak mengakui kesalahannya jika ia memang bersalah. Ajarkan meminta maaf dan memaafkan. Dan, tumbuhkan rasa tanggung jawab.

Ketiga, DISIPLINKAN ANAK. Untuk yang satu ini, kenalkan dan terapkan aturan sejak dini. Tetapi, bersikaplah konsisten dan konsekuen dengan aturan tersebut. Jangan ragu, berikan penghargaan atas pengertian dan ketaatan anak Tetapi, hindari memberikan iming-iming. Beri saja pengertian pada anak. Jika terpaksa menghukum, berilah sanksi yang mendidik, dan berilah pengertian mengapa ia dikenakan sanksi. Satu hal yang tidak boleh anda lakukan untuk mendisiplinkan anak adalah "memberi label yang negatif". Jangan pernah anda labeli anak sebagai nakal!,malas! dan sejenisnya. Boleh saja anak dimarahi, tapi besarkanlah hatinya segera.

Keempat, KEMBANGKAN POTENSI ANAK. Beberapa tips yang perlu dan sebaiknya dilakukan orang tua adalah biasakanlah memberiarkan anak bebas bereksplorasi, jangan takut kotor, atau khawatir yang berlebihan. Tumbuhkan semangat belajar, tumbuhkan kemandirian anak, dan tingkatkan kepercayaan diri. Itu proses untuk mempersiapkan anak dari dalam dirinya. Dari orang tua, orang tua juga perlu mengamati dan mengenali bakat anak ejak dini. Perlu mengembangkan kemampuan bergaul, membantu anak mengenali dirinya sendiri, menumbuhkan jiwa wirausaha. Semua itu perlu dilakukan, tapi jangan sampai "overstimulasi".

Terakhir adalah MENJAGA KESEHATAN. Ini sangat terkait dengan dasar dan kunci kesuksesan seperti disebutkan di atas. Maka, beri anak makanan bergizi seimbang, tidak perlu mahal dan mewah. Sederhana sudah cukup asal seimbang dan teratur, dan tepat waktu. Ajari anak memilih jajanan sehat, jangan biasakan anak jajan sembarang tempat, kenalkan tempat jajan yang aman dan sehat. Untuk menajaga kesehatan, lakukanlah kontrol kesehatan. Perhartikan juga kualitas tidur anak, jangan biarkan anak terus bermain tanpa istirahat. Selain itu, lakukan olahraga teratur dan terukur serta perhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Ada satu perkara penting sekalai yang mesti ditanamkan,diajarkan pada anak yang masih dalam usia pertumbuhan dan perkembangan ini adalah "tidak Mudah Stress". Ajari anak untuk tidak mudah stress, agar tahan banting. Untuk ini,kenalkan apa yang disebut "proses", tahapan dan langkah yang urut dan segala sesuatu. Jangan ajarkan dan jangan pernah biasakan segala sesuatu dengan "instan". Ini tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental.

MISSI PROFETIK DAN SINERGI KEBANGSAAN

2010-02-25T19:20:00.000-08:00

Oleh: Cipto Sembodo

Sebentar keluar dari kontroversi pidana kawin kontrak dan nikah sirri, mari kita bershalawat untuk Nabi SAW. Allohumma shalli'ala Muhammad, yang sedang kita peringati hari kelahiran beliau hari ini. Memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. (Maulud Nabi) memang telah merupakan keharusan budaya yang mentradisi di kalangan kaum muslimin di seantero jagad bumi ini. Di negara kita, keharusan ini membudaya secara nasional dengan menjadikan hari tersebut sebagai libur nasional, yang tahun ini jatuh pada jum’at, 26, February 2010. Bahkaan di Yogyakarta, momen ini menjadi puncak perayaan Tradisi Sekaten yanfg diadakan selam satu bulan penuh.

Meski hanya sebuah tradisi, peringatan Maulud Nabi yang juga bertepatan dengan hari wafatnya --12 Rabi’ul Awal—adalah great festival atau perayaan penting dalam kalender ritual umat Islam. Ini dapat dipahami, sebab figur Muhammad dalam konteks Islam diyakini sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil’alamin. Lebih dari itu, kehadirannya juga dipandang sebagai simbol kemengangan monoteisme atas dualisme Persia dan Trinitas Nasrani, juga kapitalisme paganis Arabia masa lalu. Tradisi maulid yang tidak pernah dirayakan oleh Nabi sendiri, sahabat maupun Tabi’in, muncul atas ide cemerlang Shalahuddin al-Ayyubi. Semula peryaan serupa merupakan tradisi Nasrani yuang menjadikan milad Isa al-Masih sebagai Kalender ritual mereka.

Merayakan peringatan Maulud Nabi ini akan memberikan hikmah yang bermakna apabila kita mengerti benar eksistensi Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sebatas dalam merekonstruksi struktur teologi monoteis masyarakat Arabia ketika itu, tetapi juga memahami kesusksesan beliau sebagai sosok pemimpin dan pejuang garda depan (avant garde) dalam revolusi sosial. Melakukan “reformasi etika“ kapitalistik-jahiliyah menjadi beretika sosial manusiawi dan bermartabat madani dalam segala bidang. Makna inilah sesungguhnya yang ingin disegarkan kembali oleh Shalahuddin al-Ayyubi kepada umat Islam pada waktu itu dari keterjebkannya dalam kompleksitas di bawah tirani kekuasaan dan hegemoni asing abad 12 M.

Dalam konteks kekinian kita di negeri ini sekarang, tradisi di atas akan dapat lebih bermakna apabila kita mampu membumikan semangat kehaliran Nabi Muhammad SAW. itu di tengah-tengah kehidupan beragama dan kebangsaan yang aktual. Lihatlah persoalan apa yang orang-orang setiap hari memincangkannya di warung-warung kopi,di sawah-sawah petani, di kebun, di pasar dan di jalanan, dalam angkutan. Korupsi para pejabat negara dan penyelanggara lembaga publik, mega skandal. Di tingkat akar rumput, mengglobalnya kemiskinan hingga penjualan anak manusia yang menyesakkan dada, sampai kriminalitas yang mengerikan juga terampasanya keadilan atas nama pengadilan dan sistem hukum. Itulah kondisi kebangsaan dan sosial kita.

Maka sudah seharusnya, perayaan maulud tidak berhenti pada batas-batas formal lahiriahnya saja. Tapi harus jadi tradisi merefleksi untuk aksi. Sehingga mampu secara kontekstual menembus dinding-dinding kesadaran kita yang bermuara pada semangat dan tindakan reformasi sosial, baik secara individu maupun kolektif bermasyarakat dari belenggu stigma sejarah maupun hegemoni ideologis yang akut.

Kesadaran dan tindakan reformatif ini perlu disejarahkan ke dalam benak tradisi dan peradaban dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga dengan demikian, semangat luhur yang dikandungnya tidak akan mengerut dengan pemahaman “berhenti“ pada format-format lokal ketika makna tersebut dibumikan dalam bahasa tradisi dan hari lubut semata.

Tentu saja hal ini sangat penting bagi bangsa kita yang tengah membangun. Merekonstruksi tatanan sosial baru yang lebih egaliter dan demokratis menuju masyarakat madani Indonesia yang bersih dan berwibawa. Mulud Nabi kali ini haruslah dijadikan sebagai “momentum penyadaran dan insrospeksi diri“, agar dalam mengabdi kepada Alloh SWT, dan berbuat terbaik untuk diri pribadi, keluarga,masyarakat bangsa dan negara“meneladani“ semangat missi profetik Muhammad SAW.

Reformasi Etika Bumi: Sinergi Etika profetik dan clean govermenent

Tema besar yang dibawakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW adalah suatu equilibrium sosial kesetaraan sosial yang universal. Di sini dapat dipahami mengapa Nabi SAW, seperti nabi-nabi yang lain, lahir di tengah pusaran krisis sosial dan moralitas peradaban dan budaya besar masyarakat yang dekaden –jahiliyah.

Secara nyata memang disadari bahwa terjadinya immoralitas cultural, patologi sosial maupun disparitas ekonomi, tirani politik dan sebagainya semua itu bertali-temali dengan simpul keyakinan (aqidah) atau ideology paganis yang dianut masyarakat Arabia ketika itu. Untuk konteks modern, ambruknya Sosialisme/komunisme merupakan suatu contoh actual, betapa ideology yang bermula dari premis “anti tuhan” itu berubah menjadi “anti manusia” (Syafi'i Maarif, 1992). Di Indonesia, rezim Orde Baru adalah satu contoh yang layak dikedepankan, bahwa nihilnya moralitas keadaban terbukti rapuh menyangga eksistensi sejarah keindonesiaan.

Fenomena devisit moralitas inilah yang ingin direformasi Nabi SAW menuju suatu orde sosial yang bermoral, berbudaya dan bermartabat manusia universal. Nabi sendiri secara aklamasi digelari title shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Inilah yang dalam penyelanggaraan public governance dibutuhkan sebagai modal kejujuran, keterbukaan atau transparansi dan perilaku bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam konteks hidup bernegara yang lebih luas dan mendalam, di sinilah dapat dilihat titik sinergis etika profetik dan norma ketatanegaraan yang bersih. (clean govermenent). Artinya, etika agama sudah semahrusnya mengontrol dan mengkontribusikan sikap dan spirit kritisisme etika sosial serta moralitas esoteris, sementara negara melalui supremasi otoritas legalnya merupakan sarana untuk menerima dan melaksanakan fasilits moral etika kemusiaan tersebut.

Namun haruslah disadari bahwa disinilah sebenarnya terletak agenda besar dan berbagai catatan atas realitas keberagamaan kita di tengah masyarakat. Bahwa sebagai basis kehidupan bernegara, agama merupakan spirit etis secara integral. Oleh karena itu, sejauh mana agama kehilangan daya serapnya terhadap masalah-masalah dunia, dan petunjuk Tuhan tidak mampu kita sekulerkan (bumikan), maka sesungguhnyalah kita sedangag menganut sekulerisme, meskipun kita berteriak lantang menolaknya. Pembumian ajaran-ajaran Tuhan tentu saja menjadi nisacaya, kalau kita tidak ingin dikatakan sekuleris. Agama yang kita pahami (pemahaman agama, hukuma gama kita) selama ini kalau mau jujur adalahh pemahaman agama yang sekuleristis, dalam pengertian tidak mampu meresapi dan menyahuti msalah-masalah sekuler yang menyejarah, masalah spasio-temporal. Maka tidak heran jika kemudian terjadi ketidak sesuaian (dispcrepancy) antara keberagamaan dan pilihan tingkah laku hidup, baik dalam politik, ekonomi,sosial, budaya dan sebagainya.

Missi proferis mereformasi etika Bumi nilah seharusnya makna yang diendapakan di dalam perilaku sadar dan alam bawahsadar genrasi kita. Demikian juga sebagai tema besar hadari dan lahirnya Muhammad SAW., falsafah sosial itulah yang semestinya menghablur bersama rasa keagamaan kita.

Publik Syari'ah: Nikah Sirri, Kriminal !

2010-02-14T21:08:00.000-08:00

Oleh: Cipto Sembodo

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan akan mengatur pidana tentang pelanggaran Kawin Sirri. Wah ini menarik. Setelah sekian lama undang-undang perkawinan kita tidak seperti layaknya hukum, karena tidak punya sanksi, kini akan dimasukkan itu sanksinya, pidana lagi! Wah, menarik ini. Kita lihat saja dulu apa reaksi masyarakat. Jelasnya, maksud draf rancangan itu adalah tentu melindungi "institusi perkawinan, "perkawinan itu sendiri, perempuan dan anak-anak dan adalah tatan sosial, agama, budaya masyarakat berkait dengan nilai sebuah perkawinan.
Dari sisi pandag hukum Islam konvensional,kriminalisasi nikah sirri tentu
"Baru", dalam pengertian belum pernah ada ketentuan sebelumnya dlam kitab fiqh. Maka, ini perlu penjelasan seperlunya tentang dasar otoritatif mengenainya. Siyasah Syar'iyyah barangkali bisa, dan maslahah 'ammah bisa jadi dasar metodologinya. Tapi sanksi tegas seperti ini mungkin baik untuk memotong dualitas/rivalitas hukum Islam vs hukum negara yang ,asih saja selalu ada dibenak sebagian masyarakat Muslim. Katanya, hukum negara adalah "sekular", karena tidak punya referensi langsung kepada wahyu, man-made-law, buatan manusia dst..katanya beda dengan fiqh yang dasarnya wahyu..Sebenarnya dualitas ini adalah produk paradigma lama dalam pemikiran hukum islam yang tidak mengakui kebaikan rasional akal manusia, dan karenanya nilai/hukum tidak bisa diambil dari selain teks wahyu. Kareana semua bergantung pad teks, maka kajian hukum juga akhirnya tekstual..
Tentu, rancangan Undang-undang itu harus berlaku bagi banyak orang baik sipelaku nikah, orang yang menikahkan dan seterusnya. Menurut aku, sebenarnya ini baik terutama untuk melindungi tata sosial, budaya dan agama moralitas yang sekarang ini sedang digempur oleh agen-agen hedonisme, dan semacamnya...to be continued.

Artikel Terkait:
Tindakan Kriminal menurut al-Qur'an
Tekstualitas Syari'ah
Deprivatisasi Syari'ah

"Publik Syari'ah" Teknologi&Etika Sosial untuk Semua

2010-02-14T19:00:00.000-08:00

Oleh CIpto Sembodo
Ngenes banget, prihatin. Pagi-pagi sudah ditontonin kasus "miris" lagi "memilukan". Lagi dan lagi, teknologi jadi media jual beli manusia, bahkan kini calon manusia, janin yang masih dalam kandungan. Miris lagi memilukan, sebab yang melakukannya tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, wah-wah, muslimah lagi berjilbab. Apapun alasannya, akal dan perasaan saya tidak ko' bisa menerimanya.
Kemiskinan juga lagi dan kembali --katanya-- jadi penyebab semua itu.. Miskin materialkah? atau miskin mental? akal sehat? agama? hati nurani? Nabi Muhammad diriwayatkan pernah berkata kaada al-faqru an yakuuna kufran Bagi saya kata-kata ini dalam maknanya dan luas jangkauannya...Miskin, faqir jelas-jelas tidak cukup dan bukan hanya material. Tapi dalam kasus di atas adalah juga fakir miskin mental..jangakauannya juga luas, seluas implikasi yang ditimbulkan kasus itu pada etika syari'ah, pada penggunaan teknologi canggih dan pada pemimpin agama, cerdik pandai dan tak lupa pada penyelenggara negeri ini.
Etika Syari'ah yang memanusiakan manusia yang hebat itu, para penyelenggara negara yang kaya raya itu, para pemuka agama yang pintar itu, para cerdik-pandai yang berwacana ndakik2 itu dan pula teknologi yang canggih itu, "runtuh" dihadapkan pada kemiskinan...
"Publik Syari'ah". Mungkin kita lalu ingat pada "Publik Religion"-nya Casanova. Saya kira itu baik, asal memang dimaknai sebagaimana proporsi-seharusnya. Jika misinya adalah memanusiakan manusia, ramah atas pluralitas dan seterusnya, rahmatan lil'alamin semestinya, publik syari'ah yang pernah jadi solusi problem etis atas jahiliyah arabia berabad lalu itu bisa diambil pelajarannya untuk semua orang, semua entitas teknologi di zaman kini. Tapi bagaimana ya Syari'ah itu menyahuti perkembangan sangat cepat itu? Sebab cara berpikir yang melandasi--orang bilang paradigma-- formulasinya saja masih menolak kebaikan rasional, masih tidak mau mengambil pelajaran dari luar teks sebagai nilai otoritatif, dan lalu kajian berikut metodologinya juga tekstual? Yah, lain kali kita teruskan dengan yang lebih baik.
Artikel yang mungkin terkait
Tekstualitas Syari'ah
Studi Sosiologi Hukum Islam
Reformasi Hukum Anak Angkat

Asal muasal Taklik Talak

2010-01-30T20:12:00.000-08:00

Oleh: Cipto Sembodo

Baca juga artikel berikut:
Hukum Perkawinan Islam Indonesia
Sejarah Kompilasi Hukum Islam
Disertasi/Tesis Islamic Studies McGill

Taklik Talak (Conditional Divorce)

Apa sih taklik talak?, dan bagaimana itu taklik talak. Dari mana pula asal muasal taklik talak itu dan seperti proses masuknya menjadi bagian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia? Ada banyak hal ternyata yang menarik kita ikuti. Ada tujuan berikut manfaat taklik talak bagi perempuan, juga bagi laki-laki dalam perkawinan yang dilakukannya. Ada juga sejarahnya yang ternyata dari penguasa Tanah Mataram.

Penegertian Taklik Talak

Diderivasi dari pengertian leksikalnya, 'allaqa-yu'alliqu-ta'liiqan yang berarti menggantung, maka dalam praktek di Indonesia, taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu. Sedangkan sesuatu itu disusun/dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian (talak) atau perpisahan jika salah satu pihak tidak rela atas pelanggaran yang diperjanjikan tersebut.

Menurut Professor Khoeruddin Nasution, Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahann antara suami dan isteri.

Taklik Talak Kreasi Sultan Agung

Ada beberapa hal menarik tentang taklik talak di jawa atau yang sekarang ini telah menjadi standar taklik talak di seluruh indonesia. Dari segi historis, ternyata taklik talak itu dari zaman mataram lho.Tepatnya zaman Sultan Agung. Konteks awal kemunculannya adalah dalam rangka missi militer... Dari segi isi, kontent tentang bunyi taklik talak itu, katanya dari beliaulah inisiatifnya. memang ada pembahasannya dalam kitab-kitab kuning...tetapi prakteknya secara nyata dan regulasinya mungkin hanya ada di Indonesia dan sekitarnya. Di negara-negara Arab, sepertinya belum ada seserius hal itu dilakukan sebagai jaminan perkawinan pihak laki-laki kepada istrinya. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita nyatanya beda.

Menurut catatan sejarah, pelembagaan taklik talak di mulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi). Hal ini dilakukan dalam upaya memberi kemudahan bagi istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami ketika suami meninggalkan atau ketika suami pergi dalam jangka waktu tertentu. Namun yang terpenting adalah sebagai jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut Taklek Janji Dalem atau taklek janjiningratu. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara.

Penelitian Ibu Hisako Nakamura cukup menarik untuk disimak (Conditional Divorce in Indonesia) Ini adalah penelitian antropologi masyarakat Muslim mengenai praktek perkawinan dan perceraiannya. Khususya lagi soal Taklik Talak. Dalam Fiqh klasik taklik talak sudah banyak di bahas oleh ulama-ulama terdahulu. Namun, ada satu yang menyamakan berbagai pembahasan ulama terdahulu itu dalam fiqh mereka tentang taklik talak; bahwa hak talak itu berada pada pihak laki-laki.

Biar berbeda, sekarang kita lihat yu ke lapangan, eh ke ndeso-deso di pedalaman gituh ya, sekedar jalan-jalan..biar dapet sesuatu, amatilah apa yang orang Amerika menyebutnya "conditional divorce". Di tempat kita disebut taklik talak

Download Referensi

Khoeruddin Nasution, Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan.
Hisako Nakamura, Conditional Divorce in Indonesia.

Syari'ah: dari Sosialisme hingga Sekularisme

2010-01-30T19:52:00.000-08:00

Mungkin saja benar, Syari'ah menjadi wacana dan bersifat public dalam regulasi politik modern. Seperti apakah Syari'ah melewati ujian-ujian publik itu? dan seperti apakah pula ujia itu? berbeda-beda pada tiap jengkal waktu dan tempat.
Artikel berikut ini adalah contoh bagaimana Syari'ah itu ketika diletakkan kembali dalam proses reguasi dan politik modern. Kasus yang diangkat adalah spesifik masalah status anak angkat di 4 (empat negara), Somalia, Tunisia, Turki dan Indonesia. Ternyata keempat negara mempunyai tema, masalah dan hasil yang berbeda-beda ketika menyentuh syari'ah ini. Persoalan itu menggelinding dari sosialisme, sekulerisme hingga resolusi konflik dengan adat sebagaimana di Indonesia. Sedangkan sentuhan akhirnya pun berbeda, mulai dari keberanjakan vertikal yang tak berpengaruh hingga merubah hukum-hukum keluarha Islam yang lain. Selengkapnya baca Syari'ah: Dari sosialisme hingga Sekulerisme

Deprivatisasi Syari'ah

2010-01-29T16:12:00.000-08:00

Oleh: Cipto Sembodo

Artikel Terkait Lainnya
Teori & Praktek Negara Islam
Integrasi Studi Sosial dan Hukum Islam
Pusat Tesis/Disertasi Islamic Studies
Download Artikel ini

Deprivatisasi Syari'ah

Artikel ini mendiskusikan deprivatisasi Syariah, sebuah fenomena yang terjadi pada pemikiran, bentuk dan praktek hukum Islam menyusul diterapkannya sistem kehidupan demokrasi kebangsaan (nation state) di dunia Muslim. Fokus bahasannya diarahkan untuk mengamati fenomena apa yang disebut deprivatisasi Syari'ah. Deprivatisasi Syari'ah secara sederhana berarti ter-lepasnya Syari’ah dari kontrol dan kekuasaan ulama –yang secara tradisional dianggap sebagai penjaga gawang dan pembawa aspirasi hukum Islam ummat Muhammad. Sebab di dalam negara modern, kontrol, kekuasaan, formulasi hingga praktek hukum Islam berada di bawah tangan para legislator wakil rakyat, para politisi dan negara (state) berikut organ beserta birokrasinya.

Maka tak mengherankan jika deprivatisasi Syari’ah dari tangan ulama ini disinyalir menjadi tema besar dari implikasi pergumulan entitas Islam dan demokrasi kebangsaan terhadap pemikiran dan praktek hukum Islam modern. Sebenarnya memang disadari bahwa penetrasi sistem kehidupan demokrasi bernegara modern model Eropa atau Barat pada umumnya ke Dunia Islam membawa berbagai ketegangan di tengah kehidupan umat Islam. Pertanyaannya, adalah mengapa terjadi ketegangan dalam proses pergumulan itu? Apa saja sesungguhnya yang terjadi serta bagaimana proses sejarah tersebut berlangsung? Itulah beberapa hal penting yang coba diulas dalam artikel deprivatisasi Syari'ah.

Mengapa Deprivatisasi Syari'ah?
Ada banyak jawaban untuk pertanyaan yang satu ini. Tapi yang paling jelas adalah adanya fakta dan realitas politik "negara kebangsaan" (nation state) pasca berakhirnya kolonialisme fisik Barat atas negara-negara Muslim.

Konsep teritorial dar al-Islam dan dar al-harb yang bersifat transnasional berdasarkan kesamaan agama dalam teori dan praktek khilafah Islam berbeda secara mendasar dengan konsep nation state yang menekankan kebersamaan etnis, kultur, bahasa dan wilayah teritori. Perbedaan mendasar ini telah menciptakan ketegangan historis dan konseptual.

Masyarakat politik nation-states bersatu mengabaikan garis-garis persamaan religius, menekankan kesetiaan kebangsaan ketimbang persaudaraan agama tertentu, egalitarianisme kedaulatan rakyat ketimbang kedaulatan Tuhan, mengakui persamaan hak laki-laki dan perempuan. Semua itu tidak selalu sesuai dengan konsep dan praktek fiqh Islam tradisional maupun petunjuk yang dapat dipahami dari Syari’ah itu sendiri. Tampaknya salah satu konsekuensi penting dari gagasan nation-states adalah liberalisasi pemikiran dan praktek politik dari kontrol Syari’ah dalam pengertian tradisional.

Dalam pengertian apapun fenomena ini adalah bagian dari politik Syari'ah. Dalam tulisan ini diusulkan bahwa Syari'ah ketika bertemu dengan politik negara bangsa seharusnya menjadi publik Syariah. Apa artinya? Ringkasnya, Syari'ah kini tak lagi menjadi wacana para ulama saja. Tapi siapapun bisa mendiskusikannya, mengobrolkannya, berhak menilainya, dan sebagainya. Tempatnyapun bisa di mana saja, mulai dari warung kopi, angkringan, lesehan hingga di Kentucky dan Mc Donnald sekalipun.

Pada konteks inilah sesungguhnya Syari'ah yang berasal dari Tuhan itu kini penerapannya diuji secara publik. Jika benar ia mengusung kemaslahatan, biarkanlah hal ini diuji dengan apapun namanya. Ada indeks, ada statistik hingga ukuran kualitatif dan sebagainya. Inilah apa yang mungkin dapat disebut publik syari'ah atau deprivatisasi syari'ah dalam pengertian yang masih sangat awal. Sebagai catatan, tulisan berikut hanyalah pengantar untuk memahami latar sejarah hingga terjadinya deprivatisasi itu. Selengkapnya klik di sini

Clict here for English or Indonesian